Reporter: Mochamad Nur Rofiq
blokTuban.com - Sebagai salah satu upaya dalam percepatan program Perhutanan Sosial (PS), Dirjen PSKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI menggelar sosialisasi bersama stakeholder kehutanan Tuban di gedung pertemuan lantai 3 Pemkab Tuban, Senin (30/4/2018). Sosialisasi kepada masyarakat sasaran sampai ini, untuk melakukan kegiatan pengelolaan pemanfaatan hutan secara lestari dan pengembangan usaha.
Hadir mewakili Direktur PKPS LHK, Biro Penegakkan Hukum KLHK, Koesnadi Wirasaproeta dalam pengarahannya mengatakan, program PS ini sebagai wujud Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK untuk membangun keadilan dan pemerataan ekonomi, berupa akses dan hak pengelolaan hutan untuk rakyat. "Harapannya tepat sasaran bagi rakyat miskin," ungkapnya di awal sosialisasi.
Dijelaskan dia, Pemerintah telah mengalokasikan hutan negara seluas 12,7 juta hektare yang dapat dikelola oleh masyarakat sekitar hutan melalui program perhutanan sosial, yang meliputi lima skema, yaitu Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.
Penyediaan areal kelola masyarakat ini sebagai dukungan nyata KLHK dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan di pedesaan sekitar kawasan hutan, penyelesaian konflik, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga dan bertanggung jawab melestarikan kawasan hutan yang dikelolanya.
"Untuk itu, secara teknis dalam menjalankan program ini, khusus di sektor kehutanan dengan mengeluarkan Permen 83 tahun 2016 dan Permen 39 tahun 2017, yang tujuannya untuk memberi perlindungan kepada rakyat untuk memberikan rasa keadilan dan pemerataan untuk mendorong pengentasan kemiskinan," ulasnya panjang lebar.
Di hadapan 122 LMDH bersama kepala desa dan Camat se-Kabupaten Tuban, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tuban, Budi Wiyana menuturkan, wilayah hutan di Tuban selain ada permasalahan, ada potensi. Maka dengan adanya program PS ini semua dapat disetun untuk merubah kondisi sosial ekonomi warga sekitar hutan.
Masalahnya, kata Sekda, terkait aspek lingkungan yaitu rawan longsor dan banjir, sehingga perlu pendampingan perbaikan kondisi hutan. Sementara di sektor potensi wilayah hutan, diklaim amat sangat besar dan perlu dimanfaatkan, khusus masyarakat sekitar hutan yang dapat membantu pengentasan kemiskinan.
"Potensi bukan hanya di bidang pertanian yang lain juga perlu dikembangkan intuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan," tandas mantan Kepala Bappeda Tuban itu.
Orang sudah dua tiga tahun menjabat sebagai Sekda itu berujar, basis kemiskinan di Bumi Wali adalah warga di sekitar hutan. Sehingga ia berharap stakeholder kehutanan di Tuban mampu menginventarisi agar program PS tepat sasaran.
"Menurut kami sangat berpengaruh dengan adanya PS, jadi mami mohon Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian segera merespon," tegasnya.
Masih Sekda, beberapa waktu lalu adanya kunjungan Presiden ke Tuban terkait manfaat hutan soaial. Pihaknya juga sempat berdiskusi jika orang nomer satu di Indonesia itu berpesan kepada pemerintah Tuban agar membantu percepatan program PS ini.
"Belianyu menginingnkan percepatan PS. Maka kami harapkan semu jajaran bisa bersinergi, baik dari Kementerian, Pemkab beserta OPD, Perhutani, Camat, Kades dan masyarakatnya sendiri," pungkasnya menandaskan. [rof/col]
