.jpeg)
Reporter: Mochamad Nur Rofiq
blokTuban.com - Mulai tahun depan, pemerintah menetapkan pola baru dalam pemanfaatan dana desa (DD) se-Indonesia. Pada Januari 2018, alokasi dana desa bakal difokuskan ke sektor padat karya.
Hal itu berdasarkan keputusan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/11/2017) lalu.
Salah satu contoh yang diambil, padat karya adalah proyek infrastruktur. Proyek itu akan dikerjakan secara swakelola. Pekerja proyek diserap dari warga setempat.
Dengan begitu, dana desa tidak hanya digunakan untuk membeli bahan material infrastruktur saja, melainkan juga untuk membayar honor pekerja.
Selain infrastruktur, sektor padat karya lain yang disasar pola baru dana desa yakni pemberian makanan tambahan dan pelayanan bagi masyarakat. Jadi, padat karya ini bukan hanya melingkupi infrastruktur sarana prasarana saja. Tetapi juga masuk ke pelayanan masyarakat.
Menanggapi hal itu, Pendamping Ahli (PA) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Tuban, Muhimmuddin berharap untuk segera ditetapkan. Sehingga dapat mempercepat proses pembangunan.
"Harapan kami, segera ditetapkan regulasi terkait hal tersebut, sehingga mempercepat proses peningkatan desa serta mendapat dukungan semua pihak," pinta Muhimmuddin.
Diketahui, dari beberapa media nasional, Presiden Jokowi meminta pemanfaatan dana desa diubah orientasinya menjadi ke arah padat karya. Hal itu diungkapkan ketika memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden.
"Saya meminta program pemanfaatan dana desa dan program kementerian yang dikucurkan ke desa dilakukan dengan modal padat karya. Model cash for work," ujar Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga meminta supaya dana desa dikelola dengan cara swakelola. Hal tersebut semata-mata demi pembukaan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan serta daya beli masyarakat. [rof/rom]
