Reporter: Moch. Sudarsono
blokTuban.com - Partai pengusung dan pendukung pemerintahan Huda Noor jliid II, yang mengatasnamakan lintas partai dan lintas fraksi menggelar konferensi pers beberapa hari lalu, di salah satu hotel di Tuban.
Para partai yang menghantarkan Fathul Huda duduk menjadi orang nomor satu di Tuban itu berani mengkritisi jalannya pemerintahan Huda Noor jilid II. Mereka mengkritisi angka kemisikinan yang semakin meningkat, Indeks pembangunan manusia (IPM) nomor 27 di jawa timur, dan pelayanan publik yang mendapat nilai C dari Kemenpan RB.
Bahkan, kelompok tersebut juga berani meminta atau mengusulkan kenaikan tunjangan bagi pejabat atau PNS disetiap organisasi perangkat daerah (OPD), dengan alasan agar kinerja abdi negara tersebut bisa maksimal sehingga bisa merealisasikan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Tuban.
"Saya meminta usulan kenaikan tunjangan itu harus yang layak dan rasional, sesuai dengan aturan, jangan sembarangan," kata Bupati Tuban, Fathul Huda, Kamis (17/8/2017)
Bupati juga berdalih belum mengetahui secara detail berapa usulan tunjangan kenaikan bagi pejabat atau PNS pada masing-masing OPD, sesuai yang diusulkan anggota dewan.
"Baik usulan tunjangan kenaikan dari PNS dan juga tunjangan kenaikan dari anggota dewan saya belum mengetahui, saya juga belum menerima usulannya," terang dia.
Mantan ketua Pimpinan Cabang Nadhlatul Ulama (PCNU) Tuban itu menambahkan, bahwa terkait usulan kenaikan tunjangan ada mekanisme atau parameternya. Semua itu bisa di survey sesuai dengan kondisi lapangan, dan daerah sekitar.
"Kita tidak intervensi mengenai kenaikan tunjangan PNS ataupun anggota dewan, asal sesuai kita tidak masalah," pungkas Bupati.[nok/ito]
