Pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) direncanakan oleh Kementrian Keuangan (Kemenkeu) mulai pada H-10 Idul Fitri dengan menyesuaikan penetapan cuti bersama oleh Pemerintah atau perkiraan tanggal 22 Maret 2024.
Meski Menteri Agama (Menag) menyatakan tunjangan insentif guru madrasah non PNS bakal cair September ini, namun sampai sekarang belum ada kepastian tanggal pencairannya.
Kabar gembira datang dari Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tuban untuk para tenaga pendidik. Pasalnya, ratusan guru dan pengawas akan menerima pembayaran selisih Tunjangan Kinerja (Tukin) yang terutang sejak 2015 hingga 2018.
Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hal yang diidamkan para pekerja/karyawan. Kendati demikian, berbeda dengan karyawan non PNS di Kabupaten Tuban yang harus gigit jari karena dipastikan tak mendapatkannya.
Belakangan ini isu penghapusan tunjangan profesi guru begitu santer terdengar. Tentu hal ini membuat resah para guru yang sebelumnya menerima gaji sertifikasi tersebut.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk memberikan suntikan tunjangan bagi guru madrasah yang dikelola swasta. Bahkan pihaknya berharap pemerintah bisa memberi tunjangan fungsional bagi guru yang lebih dari usia 60 tahun.
Dari agenda audiensi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Keluarga Berencana (Dispemas), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tuban memohon agar ada pemberian tunjangan khusus kepada perangkat desa yang tidak ada bengkok.
Partai pengusung dan pendukung pemerintahan Huda Noor jliid II, yang mengatasnamakan lintas partai dan lintas fraksi menggelar konferensi pers beberapa hari lalu, di salah satu hotel di Tuban.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, meminta tunjangan gaji pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinaikkan.
Rencana usulan kenaikan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Tuban, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) disindir Wakil Bupati (Wabup) Tuban, Noor Nahar Hussein.
