Reporter: Dwi Rahayu
blokTuban.com - Penerapan Kartu Indonesia Sehat Daerah (KISD) digadang menjadi solusi pelayanan kesehatan bagi orang tidak mampu. Namun, Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Budi Wiyana mengimbau agar menyediakan dana cadangan.
Dengan adanya dana cadangan, Budi Wiyana berharap pelayanan kesehatan dapat merata. Sebab, verifikasi data yang dilakukan Dinas Sosial akan orang tidak mampu saat ini tidak luput dari kesalahan.
"Utamanya untuk BAZNAS harus fokus mempersiapkan dana cadangan, jika ada hal yang mendadak. Jangan sampai pasien khususnya orang miskin tidak dilayani," kata Budi dalam monitoring dan evaluasi kegiatan kemitraan kesehatan bagi orang miskin, Selasa (7/2/2017).
Seperti diketahui, KISD yang menggantikan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) diproyeksikan menelan anggaran sekitar Rp2 miliar. Jumlah tersebut ditujukan bagi keluarga tidak mampu di Tuban yangmana melalui asuransi atau jaminan sosial kesehatan.
Setiap keluarga tidak mampu nantinya menerima premi sebesar Rp25.000 tiap individu yang termasuk keluarga tidak mampu. KISD sendiri dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Salah seorang penerima KISD, Sri Rahayu (42) mengatakan, ia menerima KISD yang disosialisasikan melalui proses setempat. "Alhamdulillah satu keluarga ada enam orang dapat semua," tuturnya. [dwi/rom]
