Reporter: Dwi Rahayu
blokTuban.com - Upaya program pemerintah pusat dalam mensejahterakan kalangan nelayan dengan menerbitkan kartu nelayan menjadi angin segar bagi para nelayan. Akan tetapi, dalam pelaksanaan verifikasi data perlu dilakukan sosialisasi dan penyuluhan secara rutin.
Diketahui kartu nelayan sebagai jaminan kesehatan dan kesempatan memiliki sertifikat tanah hak milik. Hal demikian mendapat respon positif di kalangan nelayan.
"Sebab nelayan kalau mengeluarkan uang menjadi beban berat. Terlebih menyangkut Jaminan ketenagakerjaan dan kesehatan, kalau ada kecelakaan kerja mereka mendapat jaminan," kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPC HNSI) Kabupaten Tuban, Faisol Rozi, Rabu (4/5/2016).
Terkait sosialisasi, lanjut Faisol, harus sering disebarkan. Sebab, dasar setiap orang memiliki cara mengunyah, mendengar dan melihat berbeda atau tidak sama.
Seperti diberitakan sebelumnya, target penerbitan kartu nelayan di Kabupaten Tuban mencapai 8.000. Akan tetapi baru terealisasi 6.000 data terverifikasi.
"Kartu nelayan belum jadi semua, tapi secara administrasi sudah berjalan. Beberapa pihak sudah pro aktif," kata Faisol.
Besaran premi untuk tiap nelayan penerima kartu jaminan belum pula diketahui secara resmi pihak nelayan dan himpunan nelayan sekalipun. Nanti setelah penerimaan, menurut informasi, baru akan diberikan wawasan dan penyuluhan.[dwi/rom]
