Reporter: Dwi Rahayu
blokTuban.com - Respon pendamping desa terhadap kebijakan Kementerian Desa (Kemendes) dilakukan dengan unjuk demonstransi. Pendamping desa eks PNPM, yang tergabung di Barisan Nasional Pendamping Daerah (BNPD) berencana menggelar aksi nasional di Jakarta pada Selasa (12/4/2016) besok.
Seperti diberitakan sebelumnya, aksi dilakukan untuk menolak tindakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang dinilai diskriminatif. Pasca adanya surat No. 749/DPPMD/III/2016 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Maret 2016. Diketahui, surat ini berisi pendamping eks PNPM akan dikontrak sampai Bulan Mei 2016, sementara pendamping hasil rekruitmen akan dikontrak sampai bulan Desember 2016 mendatang.
"Ini semacam indikator bahwa Kemendes tidak lagi bisa menjadi lokomotif implementasi Undang-Undang Desa yang profesional. Sehingga kita selaku eks PNPM yang mengabdi di desa tidak terima," kata Koordinator Divisi Komunikasi Media BNPD, Aji Dahlan, Senin (11/4/2016)
Bentuk perlawanan ini, kata Aji, BNPD hendak melakukan aksi secara nasional. Bahkan BNPD di pulau-pulau datang ke Jakarta pula melakukan aksi di masing-masing daerah.
"Kita (Pendamping Desa Kabupaten Tuban) berangkat untuk berpartisipasi dalam aksi penolakkan ini. Pelakasanannya besok, tapi hari ini perwakilan teman-teman BNPD sudah mengikuti audiensi dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI)I, bukan DPR RI untuk menghindari adanya presepsi politik dari gerakan kita," kata Aji kepada blokTuban.com.[dwi/ito]
