Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang telah berubah nama menjadi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sejak Agustus 2021 lalu, pada 8 Desember 2021 kemarin telah disetujui oleh badan legislatif (baleg) sebagai usulan DPR dan akan dirapatkan dalam sidang paripurna.
Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) masih terus menjadi perbincangan berbagai kalangan hingga tahun 2021. Sehingga hampir semua media khususnya portal berita online terus memberitakan setiap perkembangannya.
Undang-Undang nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sudah disahkan . dan peraturan presiden juga sudah disahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebagian menganggap UU tersebut merupakan angin segar bagi pondok pesantren (ponpes) yang merupakan lembaga pendidikan tertua di negeri ini.
Forum Pengada Layanan (FPL) bagi perempuan korban kekerasan meminta RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) harus mengedepankan kebutuhan korban dan menjawab persoalan di lapangan, Senin (13/9/2021).
Sebuah Truk Tangki bermuatan solar mengalami Kecelakaan Lalu Lintas (Lakalantas) di tanjakan Desa Banyuurip, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Selasa (23/3/2021).
Terdakwa perkara penistaan atau penodaan agama di salah satu Group Media Sosial (Medsos) Facebook menjalani sidang online dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi, Kamis (26/11/2020).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker RI), Ida Fauziah bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menyerahkan bantuan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Padat Karya Sanitasi Lingkungan di Kabupaten Tuban, Sabtu (24/10/2020).
DPC Sarbumusi-NU Kabupaten Tuban memandang perlu mengambil sikap terkait disahkannya RUU ciptakerja menjadi UU ciptakerja pada tanggal 5 Oktober 2020 lalu.
Korlap Aliansi Mahasiswa Cipayung Kabupaten Tuban, Zaenal Arifin menilai pengesahan Undang-undang (UU) Cipta Kerja menunjukkan watak liberal daripada kebijakan Pemerintah.
