Sembilan pasal di Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dianggap Dewan Pers mengancam kemerdekaan pers. Selain itu, pasal tersebut dapat mengkriminalisasi karya jurnalistik.
Bengawan solo merupakan sungai terpanjang di pulau Jawa yang juga melintasi Kabupaten Tuban. Hal ini menjadikan Perahu Tambang sebagai alternatif penyeberangan oleh Masyarakat pasca penutupan jembatan Glendeng beberapa waktu lalu.
Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) akhirnya resmi disahkan menjadi Undang-undang pada Selasa (12/4/2022) melalui rapat paripurna DPR RI ke-19. Lahirnya kebijakan tersebut merupakan wujud dari keberpihakan negara pada banyaknya korban kasus kekerasan seksual.
Pemangku kepentingan di Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban kembali mendapatkan sosialisasi keamanan dan keselamatan jalur pipa minyak dari ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) operator Migas Lapangan Banyu Urip. Acara sosialisasi yang difasilitasi Yayasan Sedulur Pena di Pendopo Kecamatan Rengel itu dibuka Camat Rengel, Eko Wardono, Rabu (23/2/2022).
Sebaiknya bijak dan berhati-hati dalam bermedia sosial. Sebab, berawal dari media sosial bisa berujung kasus hukum. Seperti kasus yang menimpa dua perempuan di Merakurak ini. Berawa dari isi pesan WA yang disebar berujung pada kasus hukum yang saat ini sedang berjalan di Pengadilan Negeri Tuban.
Pada Rabu (8/12/2021) kemarin, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang telah berganti nama menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) telah disetujui oleh Badan Legislatif (Baleg) sebagai usulan DPR yang akan dirapatkan dalam sidang paripurna.
Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang telah berubah nama menjadi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sejak Agustus 2021 lalu, pada 8 Desember 2021 kemarin telah disetujui oleh badan legislatif (baleg) sebagai usulan DPR dan akan dirapatkan dalam sidang paripurna.
Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) masih terus menjadi perbincangan berbagai kalangan hingga tahun 2021. Sehingga hampir semua media khususnya portal berita online terus memberitakan setiap perkembangannya.
Undang-Undang nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sudah disahkan . dan peraturan presiden juga sudah disahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebagian menganggap UU tersebut merupakan angin segar bagi pondok pesantren (ponpes) yang merupakan lembaga pendidikan tertua di negeri ini.
Forum Pengada Layanan (FPL) bagi perempuan korban kekerasan meminta RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) harus mengedepankan kebutuhan korban dan menjawab persoalan di lapangan, Senin (13/9/2021).
