Perkembangan teknologi informasi di bidang pemasaran produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kian berkembang pesat. Untuk itu, Kabid UMKM Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Tuban, Tjatoer Enggar P berpendapat, UMKM Tuban bisa menjadi pemain dalam bisnis e-commerce dalam program UMKM Go-Online.
Terdapat 130 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Tuban yang mulai memanfaatkan teknologi digital. Bertepatan dengan peringatan Hari UMKM Online Nasional yang jatuh pada 31 Maret 2017, menjadi momentum bagi UMKM untuk mempromosikan produk-produk industri mereka.
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Tuban diharapakan bisa menata manajemen. Untuk itu UMKM Tuban disinergikan dengan kegiatan kementerian Koperasi dan UKM dengan Dewan Kerajinan Nasioanl (Dekranas).
Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) Nahdhatul Ulama (NU) mengindikasi masih adanya perusahaan di Kabupaten Tuban yang memberi upah karyawan di bawah standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) setempat.
Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) Nahdhatul Ulama (NU) mengindikasi masih adanya perusahaan di Kabupaten Tuban yang memberi upah karyawan di bawah standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) setempat.
Deputi Permodalan Kementerian Koperasi dan UKM, Luhur Pradjarto mengunjungi Tuban, Kamis (16/2/2017). Dalam kesempatan tersebut ia menyampaikan program pemerintah pusat untuk mendorong pertumbuhan usaha pemula.
Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), sejauh ini memfungsikan Rest Area untuk mengenalkan produk hasil Usaha Mikro Kecil (UMK) di Tuban.
Kredit macet atau kredit bermasalah yang terjadi di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) UMKM Jawa Timur di Tuban hingga 2016 mencapai sekitar Rp2 miliar.
Penyaluran kredit terhadap masyarakat kerap terkendala lantaran agunan atau jaminan yang tidak senilai dengan kebutuhan kredit. Sebab itu, Manager Bank UMKM Cabang Tuban, Sanafi dalam menjemput bola menggaet claon kreditor menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN). Harapannya dapat membantu masyarakat mengurus sertifikat tanah hak milik masing-masing.
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di bawah wewenang Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bank UMKM tahun 2017 menyalurkan kredit usaha Rp500 juta melalui Dinas Perekonomian dan Perdagangan.
