Sebanyak 150 Prangkat Desa (Aparatur Desa) di Kecamatan Kerek mendaftar sebagai anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Hal itu setelah dilaksanakan sosialisasi kepada aparatur desa, Kamis (5/1/2017).
Legistatif Kabupaten Tuban dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tengah menggodok Peraturan Daerah (Perda) soal Ketenagakerjaan.
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TA-PMD) Kabupaten Tuban menggelar In Service Training (Penatausahaan dan Infrastruktur) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hal itu untuk meningkatkan pengetahuan dan skill para Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD).
Penempatan tenaga kerja di Kabupaten Tuban pada 2016, tepatnya awal Oktober masih didominasi oleh lulusan SMA sederajat.<br /><br />Data yang dihimpun
BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Tuban, Jawa Timur mensosialisasikan program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada aparatur desa se Kabupaten Tuban, Senin (17/10/2016). Kegiatan tersebut bertempat di pendopo kecamatan Bangilan dan diikuti seluruh kepala desa dan perangkatnya se Kecamatan Bangilan.
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif tentang Ketenagakerjaan yang merupakan usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, dikritik oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.
.jpg)
Pengangguran di Kabupaten Tuban selama kurun waktu tiga tahun berturut-turut cukup fluktuatif berbanding lurus dengan jumlah tenaga kerja. Dari ratusan ribu tenaga kerja siap kerja, sekitar puluhan ribu masih berstatus pengangguran.
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Tuban masih menunggu sikap PT Swabina Gatra terkait kasus pemecatan pekerja bernama Darwanto, warga Desa Pongpongan, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban. Selama ini Darwanto bekerja sebagai kordinator parkir. Ia merasa dipecat secara sepihak oleh perusahaan.
Untuk meringankan beban premi jaminan ketenagakerjaan, beberapa perusahaan nakal menyiasati dengan hanya mendaftar sebagian upah maupun jumlah tenaga kerja (Naker) keseluruhan. Tercacat, sekitar 50 persen perusahaan termasuk dalam perusahaan daftar sebagian (PDS) upah atau tenaga kerja.
Dari puluhan ribu tenaga kerja (Naker) formal di Tuban, baru 30 persen yang memiliki jaminan ketenagakerjaan. Jumlah 30 persen tersebut yaitu sebanyak 7.300 Naker yang memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan.
