Untuk membahas program kerja serta menampung masukan-masukan dari masyarakat yang berada di wilayah tugasnya. Puskesmas Kerek, Kabupaten Tuban menggelar pertemuan Lokakarya Tribulan Pertama dan Penanggulangan Komitmen Lintas Sektor.
Pengurusan surat yang tidak dicantumkan dalam peraturan pemerintahan seringkali tidak begitu dimengerti masyarakat. Tak ayal, dalam kesempatan launching pelayanan keliling Polsek Rengel, Senin (13/2/2017) tadi salah seorang warga yang juga perangkat Desa Karangtinoto, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Asmoro menanyakan akan ketentuan biaya pengurusan surat kehilangan.
Masyarakat kategori tidak mampu atau miskin di Kabupaten Tuban mencapai 17 persen. Data tersebut dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban, Saiful Hadi sesuai hasil tim survei Pemerintah Pusat.
Sejak berdirinya Puskesmas Ponco, sebagian besar masyarakat atau pasiennya memilih dirujuk ke Rumah Sakit Di Kabupaten Bojonegoro, dibandingkan dengan Rumah Sakit Kabupaten Tuban.
Banjir akibat luapan Kali Kening di Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban nampaknya sudah biasa dirasakan oleh masyarakat yang berada di bantaran kali tersebut. Terlebih, setiap musim penghujan, sungai anak bengawan solo itu setiap tahun pasti meluber hingga merendam pemukiman dan pertanian warga, bahkan beberapa fasilitas umum tak luput dari luberan Kali Kening.
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyusun skema gross split untuk kontrak baru minyak dan gas bumi (migas). Pemerintah semula berharap bisa menerapkan skema ini pada awal tahun 2017. Namun, rencana tersebut bakal sulit tercapai.
Segenap pemuda yang tergabung dalam Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Tuban menuntut dua kebijakan pemerintah yang dinilai belum tepat, Rabu (18/1/2017).
Mulai awal tahun 2017 lalu, Pemerintah Desa Margorejo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban memulai menggiatkan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling), dalam siskamling tersebut warga mendirikan Poskamling secara swadaya.
Setelah kenaikan biaya pengurusan surat kendaraan dinaikkan, kini giliran biaya penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) juga ikut naik. Data yang berhasil dihimpun blokTuban.com menyebutkan, sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2016, kenaikan tarif penerbitan SKCK resmi 200 persen, diberlakukan pada 6 Januari 2017.
Biaya penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), sesuai Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), menjadi Rp 30.000 yang sebelumnya Rp 10.000.
