Tahun 2017, akan menjadi awal bagi seluruh sekolah Sekolah Menengah Atas (SMA) ataupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Karena, pada tahun tersebut seluruh proses administrasi akan diambil alih oleh pemerintah provinsi. Hal tersebut merupakan amanah dari Undang-Undang (UU) No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah pengganti UU No 32/2004.
Pengentasan buta aksara, merupakan program rutin tahunan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Tuban. Tujuannya, membuat masyarakat menjadi melek aksara (bisa baca), dalam hal ini pelaksanaannya dilakukan melalui Bidang Pordikmas dan Jarahnitra.
Pelaksanaan Kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Tuban menghabiskan dana yang tidak sedikit, bahkan mencapai puluhan juta rupiah.
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Tuban mengadakan kegiatan keaksaraan fungsional (KF). Kegiatan ini dimulai tanggal 1-3 Maret 2016 dari pukul 08.00 sampai 15.00 WIB di Gedung Utama Disdikpora.
Belum semua penduduk di Kabupaten Tuban mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).
Kartu Identitas Anak (KIA), atau sejenis Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk anak-anak, akan diterapkan pemerintah di tahun 2016 ini.
Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak hanya milik orang dewasa. Tersebab, pemerintah berencana memberikan KTP untuk semua yang tercantum di Kartu Keluarga (KK). Termasuk bayi yang baru lahir.
Kehadiran relawan dan pengurus Dompet Sosial Al Uswah (DSU) Tuban, di tengah-tengah warga yang terkena banjir, akibat lupan Bengawan Solo disambut senyum ceria. Pasalnya, DSU datang untuk memberikan bantuan berupa sembako di Desa Ngadirejo, Kecamatan Rengel dan Desa Patihan, Kecamatan Widang.
Kepemudaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tuban berupaya mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban melarang diadakannya perayaan valentin day di kalangan masyarakat. Asimilasi budaya barat di kalangan masyarakat Bumi Wali, kini seolah menjadi budaya rutin dirayakan. Tidak jarang, justru budaya sendiri kian tersisih dan terlupakan.
Masyarakat nelayan di Kabupaten Tuban, khususnya nelayan Bulu, patut berbangga hati atas segala pelayanan prima yang telah diberikan oleh Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bulu. Sebab, di tempat inilah selain nelayan bisa melakukan bongkar ikan, nelayan juga bisa mengurus Surat Laik Operasi (SLO).
