Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, baru-baru ini mengeluarkan Surat Edaran Nomor 140/4992/414.105/2023, tentang biaya pelantikan perangkat desa di Kabupaten Tuban.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) Tuban, menghimbau kepada masyarakat agar tidak memberikan uang parkir kepada juru parkir (Jukir) yang meminta uang.
blokTuban.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban akan menindak tegas para Juru Parkir (Jukir) yang melakukan pungutan liar (pungli) atau menarik tarif retribusi di luar ketentuan yang ada.
Isu adanya dugaan calo pengurusan SIM di Markas Polisi Resort (Mapolres) Tuban disoal Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII), Senin (18/11/2019).
Setelah Kepala Puskesmas Widang, SP terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Polda Jatim, Pemkab Tuban akan memberikan bantuan hukum kepada yang bersangkutan. SP merupakan anggota Korpri, dan melalui bagian hukum akan mengawal kasus ini sampai tuntas.
Adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Puskesmas Widang yang menyeret Kepala Puskesmas, SP mendapat sindiran pedas dari Ketua DPRD Miyadi. Ini merupakan kejadian sangat memalukan di wilayah kerja Dinas Kesehatan (Dinkes).
Kepala Puskesmas Widang, Kabupaten Tuban Berinisial SP Terjaring OTT Subdit V Tipikor Dit Reskrimsus Polda Jatim. Pihaknya Diduga Melakukan Pemotongan Honor (Jaspel) Kesehatan yang Diterima Karyawannya dari BPJS.
Diterbitkannya Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah ada hal baru yang perlu dimegerti oleh sekolah dan komite sekolah. Salah satunya adalah, peraturan yang diundangkan sejak Desember 2016 itu mengatur komite sekolah dan siapa saja yang menjadi anggotanya.
Kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang menjerat beberapa perangkat desa terkait pengurusan sertifikat tanah semestinya dapat diminimalisir. Oleh sebab itu, Kejaksaan Negeri Tuban akan memberikan pemahaman terhadap masyarakat.
Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) oleh Kementerian Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Republik Indonesia sempat terjadi dugaan pungli yang terjadi di Kabupaten Tuban. Untuk itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban mendesak dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri berkaitan kasus tersebut.
