Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara resmi merilis akan menindak tegas Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan atau memposting ujaran kebencian di media sosial (Medsos). Hal itu dilakukan guna meredam merebaknya ujaran kebencian dan guliran liar isu yang berkaitan dengan intoleransi di Medsos.
Cuti libur Lebaran telah ditentukan. Pemerintah pusat memutuskan, libur cuti bersama tahun ini selama 10 hari, mulai 11-20 Juni 2018.
Bertempat di Pendopo Krida Manunggal, Bupati Tuban H. Fathul Huda menyerahkan Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat kepada 573 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, Kamis (29/3/2018).
Dalam acara penyerahan SK Pensiun dan Kartu Identitas Pensiun (Karip) Taspen di ruang rapat Sekretaris Daerah (Sekda) lantai 1 Kantor Pemkab Tuban, Selasa (6/2/2018), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban berharap, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah purna tugas masih berkenan menjalankan pengabdiannya.
Ratusan anggota Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tuban bertolak ke Jakarta, Senin (23/10/2017) pagi.
Hari ini, Selasa (12/9/2017) batas akhir bagi kepala desa (Kades) yang menghendaki Sekretaris Desa (Sekdes) Pegawai Negeri Sipilnya (PNS) yang ditarik ke kantor kecamatan untuk kembali bertugas di pemerintahan desa.
Meski semenjak per 30 Agustus lalu, Sekretaris Desa (Sekdes) PNS sudah tidak bertugas lagi di desa. Namun pelayanan desa untuk masyarakat tetap berjalan dengan baik.
Sebanyak 17.928 lowongan CPNS dibuka lagi untuk 61 instansi pemerintah baik pusat dan daerah. Bila ditambah dengan pembukaan lowongan CPNS gelombang pertama yang mencapai 19.210, maka total lowongan CPNS yang dibuka tahun ini mencapai 37.138.
Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tuban menegaskan, bahwa audiensi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Keluarga Berencana (Dispemas) Kabupaten Tuban yang berlangsung, Selasa (5/9/2017). Tidak ada kaitanya dengan dipindah tugaskanya Sekdes PNS di Kecamatan.
Pucuk pimpinan Persatuan Pengurus Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tuban, Ahmad Wayudi mengaku keberatan nama organisasinya dicatut dalam tulisan berjudul "Penarikan Sekdes PNS dan Cacat Hukum Perbup" yang dikirimkan ke blokTuban.com dan terbit pada Sabtu (2/9/2017) kemarin.
