Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) berhasil mencapai target sertifikasi aset daerah dengan hasil 100 persen.
Untuk mempermudah proses pembayaran pajak, BPKPAD Kabupaten Tuban menjalin kerja sama dengan Bank Jatim Cabang Tuban dengan mengadakan kegiatan jemput bola.
Dalam rangka mendokrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Tuban saat ini sedang gencar-gencarnya memasang alat tapping box di ratusan tempat usaha di wilayahnya, Minggu (8/10/2023).
Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE menyerahkan Insentif Prestasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada Camat dan Kepala Desa dengan pelunasan tercepat, Selasa (20/12/2022) di Pendopo Kridho Manunggal Tuban.
Mewabahnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak yang muncul beberapa minggu belakangan ini, masih terus menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat.
Kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI) yang berlokasi di Kabupaten Tuban, Jawa Timur menjadi salah satu fokus PT Pertamina (Persero). Perusahaan BUMN tersebut berkomitmen penuh menjalankan penugasan pemerintah untuk menuntaskan mega proyek kilang dan Petrokimia. Kilang TPPI tersebut ditargetkan menjadi penghasil Petrokimia Terbesar di Asia Tenggara.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Provinsi Jawa Timur, Nurul Huda meninjau pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Tahun Anggaran 2021.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tuban memiliki kewenangan untuk melakukan realokasi stok pupuk bersubsidi apabila ada kekurangan atau kelebihan pupuk pada suatu wilayah kecamatan.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tuban mencatat harga gabah sepanjang 2018 cukup bagus. Pasalnya harga gabah kering panen (GKP) tercatat selalu di atas Haga Pembelian Pemerintah (HPP). HPP saat ini dipatok sebesar Rp3.700 per kilogram.
_(1).jpg)
Peraturan KPU (PKPU) No.20 tahun 2018 resmi diundangkan. Salah satu aturan menyebutkan, eks narapidana kejahatan seksual terhadap anak dilarang mencalonkan sebagai anggota legislatif Pemilu 2019.
