Reporter: Dahrul Mustaqim
blokTuban.com - Proyek pembangunan Sekolah Rakyat yang merupakan bagian dari paket pekerjaan senilai sekitar Rp1,1 Triliun diterpa persoalan dugaan keterlambatan pembayaran upah pekerja. Sejumlah buruh yang terlibat dalam pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi I Tuban mengaku belum menerima hak mereka hingga memasuki pekan keempat, bahkan hampir lima pekan.
Keluhan itu mencuat melalui unggahan salah satu akun Facebook Kang Arif, di salah satu grup media sosial warga Tuban. Dalam unggahannya, ia membagikan foto dan video kondisi pembangunan yang masih berlangsung sembari mempertanyakan belum dibayarkannya upah para pekerja.
"Ijin post min, masak proyek segini besar banyak upah tukang molor belum terbayar, mulai tukang borongan hingga tukang harian," tulisnya.
Kang Arie mengaku merupakan tenaga kerja borongan yang mengerjakan pemasangan keramik di proyek tersebut. Menurutnya, para pekerja tetap berupaya menyelesaikan pekerjaan sesuai target, namun hingga kini pembayaran belum diterima. Bahkan orang yang bertanggungjawab sebelumnya dari proyek ini juga tidak memberikan informasi dengan jelas.
"Molor hingga minggu keempat, hampir minggu kelima gaji masih belum dibereskan," ungkapnya.
Akun tersebut mengaku tidak mengetahui penyebab keterlambatan pembayaran tersebut. Sebagai pekerja, dirinya hanya berharap hak yang telah menjadi kewajiban perusahaan segera dipenuhi.
"Saya sebagai tenaga kerja yang menunggu, saya tidak tahu harus mengadu ke mana. Sedangkan bos yang bersangkutan sulit dihubungi. Sesekali bisa pun tidak ada janji kapan harus dibayar, sedang saya harus bayar tukang yang sudah saya pekerjakan," keluhnya.
Unggahan tersebut memicu beragam komentar warganet. Sebagian besar mengaku empati dan menyayangkan tidak bertanggungjawabnya kontraktor sekolah rakyat yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya. Ada juga yang meminta pemerintah ikut turun tangan menyelesaikan persoalan pekerja agar mendapatkan haknya.
Sampai hari ini, Selasa (4/8/2026) belum ada keterangan resmi dari PT Waskita Karya. Konfirmasi yang dilayangkan blokTuban.com kepada Koordinator Wilayah Pembangunan Sekolah Rakyat Tuban, Agus Saputra, belum mendapatkan tanggapan.
Pembangunan Sekolah Rakyat Tuban merupakan bagian dari Program Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Timur I yang didanai melalui APBN Tahun Anggaran 2026. Paket pekerjaan senilai sekitar Rp1,1 Triliun tersebut mencakup pembangunan Sekolah Rakyat di lima daerah, yakni Surabaya, Gresik, Tuban, Sampang, dan Jombang.
Proyek ini juga sempat menjadi sorotan. Pada Mei 2026, PT Waskita Karya dipanggil DPRD Tuban menyusul keluhan masyarakat terkait dampak pembangunan. Selain itu, proyek juga mengalami keterlambatan penyelesaian dari target awal 20 Juni 2026 dan kemudian diperpanjang melalui addendum hingga 25 Juli 2026. Keterlambatan tersebut berdampak pada mundurnya pelaksanaan MPLS serta proses belajar mengajar siswa baru.
0 Comments
LEAVE A REPLY
Your email address will not be published