Lima dari sebelas desa di Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban saat ini tidak memiliki Sekretaris Desa (Sekdes). Meskipun jabatan Sekdes itu sangat penting dalam Pemerintahan Desa, namun kekosongan jabatan Sekdes di Kecamatan Grabagan tidak begitu menghambat pelayanan desa kepada masyarakat.
Dari 17 desa yang berada di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, terdapat sembilan desa yang posisi jabatan Sekretaris Desa (Sekdes) kosong. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Plt. Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Kerek, Arifin, Kamis (30/3/2017).
.jpg)
Kepala Desa (Kades) Binangun, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Mashuri memberi sanksi teguran tertulis kepada perangkatnya yang berinisial AM (33). Perangkat desa dimaksud, diduga telah melakukan tindakan dugaan perselingkuhan dengan pria lain. Padahal, AM saat ini statusnya masih memiliki suami secara sah.
Gejolak di masyarakat lantaran adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh perangkat di salah satu desa di Kecamatan Singgahan menyita perhatian pemerintah kecamatan setempat. Kasi Pemerintahan Kecamatan Singgahan, Much. Muslich kepada blokTuban.com mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan dari kepala desa adanya informasi yang dilakukan salah satu perangkat desanya yang melakukan perbuatan asusila dengan mengunggah gambar atau foto bersama kekasih gelapnya di media sosial (Medsos) Facebook.
.jpg)
Kinerja perangkat desa akan dievaluasi dengan adanya peningkatan anggaran baik dari Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) di tahun 2016. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas perangkat desa dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan juga pembangunan infrastruktur.
Dalam rangka pembinaan seluruh perangkat desa se-Kecamatan Senori, Pemerintah Kecamatan rutin melaksanakan konferensi perangkat desa di akhir bulan. Hal itu dilakukan guna optimalisasi tugas pokok dan fungsi Kepala Desa dan Perangkatnya.
Kenaikan gaji bagi perangkat desa akan dikaji jika menambahnya nominal bulanan tersebut tidak sesuai dengan kinerja dari perangkat.
Proses pengisian perangkat desa memang kerap kali mengundang sejumlah tanya, karena saat pergantian kepala desa pasti selalu ada kesenjangan yang terjadi antara kepala desa baru dengan perangkat yang lama, dan pengalaman kepala desa yang baru terpilih akan dijadikan sebagai tolok ukur dalam memimpin desanya.
Peraturan Bupati (Perbub) Tuban No 63 tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diberlakukan pada awal 2016 ini. Hal ini memberikan Perangkat Desa kesempatan menikmati penghasilan sesuai Upah Minimun Kerja (UMK) Tuban, yakni sekitar Rp1,7 juta.
Puluhan perangkat desa dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, Senin (28/12/2015).
