Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) kembali menggelar program pemutihan atau pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk menyambut bulan Kemerdekaan dan Hari Jadi Provinsi Jatim yang ke-78.
Teknologi modifikasi cuaca (TMC) akan diterapkan di Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengusulkan teknologi tersebut kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan TNI Angkatan Udara (AU), Kamis (5/1/2023).
Untuk kesekian kalinya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini Pemerintah Daerah di ujung timur Pulau Jawa ini meraih penghargaan terbaik pertama sebagai Media Center Provinsi Kategori Berita Tahun 2022.
Dalam rangkaian kegiatan untuk memperingati 50 tahun Ikatan Alumni Unviersitas Airlangga (IKA Unair), juga diadakan gebyar pasar murah, yang bertempat di Gedung Olahraga (GOR) Rangga Jaya Anoraga. Kegiatan sinergi antara Pemprov Jatim, Pemkab Tuban, dan IKA UNAIR tersebut untuk mengendalikan inflasi.
Prestasi membanggakan diraih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sesuai Laporan Realisasi Anggaran (LRA) per (30/7/2022) pada Dirjen Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri, realisasi pendapatan Pemprov Jatim masuk dalam pendapatan tertinggi di Indonesia.
Aset Jembatan Glendeng penghubung Kabupaten Tuban-Bojonegoro kini diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal itu diungkapkan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban setelah mengunjungi Kementrian PUPR Dirgen Bina Marga Jalan dan Jembatan, Jum'at, (22/7/2022).
Status kepemilikan Jembatan Glendeng hingga kini masih belum jelas. Rapat terakhir yang digelar oleh DPRD Komisi D. Pembangunan Jawa Timur yang bertempat di Ruang Rapat Dandang Watjono, Kabupaten Tuban, masih belum menemukan titik temu, Sabtu (18/6/2022).
Pemerintah Provinsi JAwa Timur (Pemprov Jatim) memberikan atensi lebih terhadap adanya lonjakan harga komoditas pangan yakni cabai.
Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang diusulkan oleh dinas terkait, yakni Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) Tuban harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Selain itu, bagi UMKM yang produktif, cukup memiliki surat keterangan usaha dari kepala desa setempat.
Sejumlah 500 pelaku Usaha Kecil Menengah (UMKM) di Tuban, diajukkan untuk menerima pinjaman dana yang dikucurkan pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov) di tahun 2016.
