Perkara korupsi yang ditindak oleh Kepolisian Polres Tuban atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang mencatut Ketujuh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemandian Bektiharjo tak kunjung jelas.
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kabupaten Tuban kembali terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari Tim Saber Pungli yang dipimpin oleh Kepolisian Polres Tuban, Minggu (15/1/2017).
Tujuh PNS di Pemandian Bektiharjo yang tertangkap saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh petugas kepolisian Polres Tuban pada Minggu, 21 Agustus 2016 telah resmi menyandang status tersangka.
Kasus ketujuh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) Kabupaten Tuban di lingkungan pemandian Bektiharjo belum melangkah ke proses hukum selanjutnya.
Pengacara ketujuh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bektiharjo, M.Soleh, yang menyatakan bahwa uang korupsi karcis masuk pemandian disetor di Goa Akbar dibantah oleh KaUPT Tempat Rekreasi Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) Kabupaten Tuban, Heru Trijatmika.
Kepala Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) Kabupaten Tuban, Farid Achmadi, menyerahkan semua proses hukum yang menjerat ketujuh anak buahnya kepada pihak Kepolisian.
Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Polres Tuban terhadap Tujuh Petugas di lingkungan Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar), akibat menggelapkan tiket masuk pemandian hingga berhasil menetapkan ketujuhnya sebagai tersangka. Ancaman penggelapan karcis parkir kini juga mengintai enam pasar milik daerah.
Tujuh tersangka penyelewengan retribusi wisata di Pemandian Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) Tuban tidak dinonaktifkan sampai detik ini. Meski begitu, mereka tidak lagi bertugas sebagai penjaga loket seperti biasanya.
Setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Polres Tuban terhadap Tujuh Petugas di lingkungan Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar), akibat menggelapkan tiket masuk pemandian hingga berhasil menetapkan ketujuhnya sebagai tersangka. Ancaman penggelapan karcis parkir kini juga mengintai enam pasar milik daerah.
Tujuh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) Kabupaten Tuban terancam 20 tahun penjara. Pasalnya mereka dijerat dengan Pasal 3 atau Pasal 8 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
