Category : Tag: Mk

Pemkab Harus Perketat Pengawasan UMK

 Upah Minimum Kerja (UMK) di Kabupaten Tuban ditetapkan Rp1.757.000 Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, Sabtu (21/11/2015). UMK tersebut berlaku per 1 Januari 2016.

UMK Baru Diharap Lebih Sejahterakan Warga

Serikat Pekerja Nasional (SPN) Tuban berharap penetapan Upah Minimum Kerja (UMK) yang ditetapkan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo hari ini bisa berdampak pada kesejahteraan pekerja.

Gubernur Jatim Tetapkan UMK 2016

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, di Surabaya pada Sabtu (21/11/2015) dini hari resmi menetapkan besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) untuk 38 kabupaten/kota yang berlaku per 1 Januari 2016.

Pemkab Usulkan 8 Raperda Baru

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban mengusulkan 8 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baru, Jumat (20/11/2015).

Hari Jadi Tuban (HJT) ke 722

Marinir Akan Hibur Warga Tuban

Serangkaian acara yang telah disajikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban dalam Rangka memperingati Hari Jadi Tuban (HJT) ke 722. Namun, acara masih belum selesai.

Pemkab Akan Tambah Petugas Puskesmas

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban berencana melakukan penambahan petugas di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Sebab, jumlah yang sekarang masih kurang memadai dan jauh dari harapan, jika melihat banyak warga yang harus dipenuhi pelayanan kesehatannya.

Rumah Terbakar di Parangbatu

Bangunan Rata Tanah, Dibantu BPBD

Sutinah (70) warga Dusun Jati, Desa Parangbatu, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, masih tampak berduka. Sebab, rumah dan kandang yang selama ini cukup dekat dengan dirinya ludes terbakar, Sabtu (14/11/2015).

Rumah Sutinah Saat Tebakar

Nahas dialami Sutinah (70) warga Dusun Jati, Desa Parangbatu, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, Sabtu (14/1/2015). Sebab, hanya dalam hitungan jam, rumah dan kandang ternak miliknya hangus dilahap si jago merah.

Pemkab Bentuk Tim Asistensi DD dan ADD

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban membentuk Tim Asistensi Khusus (TAK), untuk mendampingi desa mengelola Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal tersebut dilakukan untuk transparansi dan mengarahkan desa dengan benar mempergunakan dana dari pemerintah tersebut.