Dalam akhir tahun anggaran 2015 Pemerintah Kabupaten Tuban masih menyisakan anggaran yang cukup besar, bahkan mencapai ratusan miliar. Hal tersebut masuk dalam Sisa Lebih Perhitungan (SilPa) akhir tahun 2015 yang disampaikan Wakil Bupati setempat.
Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang diusulkan oleh dinas terkait, yakni Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) Tuban harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Selain itu, bagi UMKM yang produktif, cukup memiliki surat keterangan usaha dari kepala desa setempat.
Sejumlah 500 pelaku Usaha Kecil Menengah (UMKM) di Tuban, diajukkan untuk menerima pinjaman dana yang dikucurkan pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov) di tahun 2016.
Palaku usaha, khususnya Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM), kini dapat mengajukkan pinjaman atau kredit kepada bank milik daerah, yaitu Bank UMKM dan Bank Jatim. Setiap pelaku usaha dapat mengajukkan kredit maksimal Rp20 juta.
Pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim), di tahun 2016 mengucurkan dana sebesar Rp900 juta untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Tuban.
Beras subsidi atau biasa dikenal dengan Beras Miskin (Raskin) atau Beras Sejahtera (Rastra) tahun 2016 ini akan segera dibagikan. Pemkab terus melakukan sosialisasi terkait raskin agar masyarakat penerima mengetahuinya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban meminta kepada umat Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Kwan Sing Bio Tuban untuk tetap menjaga kerukunan.
Masyarakat kebanyakan tidak bisa membedakan terkait dana kredit dan hibah, hal demikian yang menyebabkan munculnya pemahaman ketika mengajukan peminjaman kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jawa Timur.
Setiap bulan lebih dari seratus pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengajukan pinjaman atau kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) UMKM Jawa Timur.
Eks Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) asal Kabupaten Tuban, yang sempat berada beberapa bulan di Mempawah, Kalimantan Barat, dijadwalkan akan dijemput hari ini.
