Reporter: Dwi Rahayu
blokTuban.com - Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Husein menolak keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI soal moratorium atau pemberhentian sementara Ujian Nasional untuk SMA/ SMK untuk tahun ajaran 2016/2017.
Orang nomor dua di Kabupaten Tuban tersebut menegaskan pada dinas terkait, yakni Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) yang pada 2017 nanti menjadi dinas baru yakni Dinas Pendidikan. Ia menginstruksikan untuk kepala Disdikpora saat ini agar tetap melaksanakan UN kendati SMA/ SMK dibawah pengelolaan Pemerintah Provinsi.
Nahar menuding keputusan tersebut dibuat tanpa meminta pertimbangan guru ahli sebelumnya. Kalaupun UN dianggap belum bisa menjadi alat standarisasi pendidikan, Nahar meminta persoalan tersebutlah yang harus diperbaiki bukan mengeluarkan moratorium UN yang pada akhirnya nanti akan dikembalikan lagi.
"Bagaimana investasi untuk menyongsong UN? Hal tersebut akan sia-sia dan guru sudah disiapkan (menghadapi UN, red)," terang Nahar.
Pria asal Kecamatan Rengel tersebut menegaskan, di Tuban pada UN tahun ajaran 2016/2017 tetap akan dilaksanakan. Saat ini pelaksanaan UN perlu dibicarakan kembali, UN harus dilaksanakan dangan cara baik dan jangan menimbulkan stres dan jangan pula mengajari untuk bertindak tidak jujur.
"Bukan UN yang dihentikan, kalau nanti (persoalan UN, red) lebih jauh bisa-bisa dibubarkan Dinas Pendidikan. Cara berfikir harus dievaluasi, karena dalam kurun waktu 10 hingga 20 tahun ke depan, menyongsong Indonesia Emas," tambahnya.
Terlebih, investasi pada pelaksanaan UN Berbasis Komputer (UNBK) akan mengorbankan miliaran rupiah kedepan. Bahkan, secara psikologi para pelajar telah siap mengikuti UN terutama pelajar kelas 12.[dwi/ito]
