Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tuban dalam rangka Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tuban Akhir TA 2023.
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pengurus Komisariat Mahdum Ibrahim menggeruduk Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, guna menggelar aksi mengevaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban yang dinilai kurang memuaskan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban menggelar Rapat Paripurna bersama Eksekutif di Gedung DPRD Kabupaten Tuban, Senin (19/2/2018).
ewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, menyampaikan beberapa rekomendasi untuk Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) yang disampaikan Bupati Tuban, Fathul Huda, dan wakilnya, Noor Nahar Hussein, di akhir jabatan 2011 -2016.
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) menyebutkan infrastruktur irigasi di Kabupaten Tuban dalam kondisi baik. Namun kondisi pengairan saluran induk di lapangan berbeda dari data.
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) masa akhir jabatan Bupati Tuban, Fathul Huda dan Wakil Bupati (Wabup) Noor Nahar Hussein, menyampaikan beberapa hal. Salah satunya adalah di bidang kebijakan keuangan daerah.
Bupati Tuban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) di akhir Masa Jabatan Periode 2011-2016. Diketahui, masa jabatan Bupati Tuban, Fathul Huda dan Wakil Bupati (Wabup) Tuban, Noor Nahar Hussein, akan habis pada Juli 2016 mendatang.
Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, dalam rangka penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Bupati Tuban akhir tahun anggaran 2015 telah dilaksanakan pada Senin (29/2/2016) pukul 10.00 WIB.
Hari ini, Senin (29/2/2016) pukul 10.00 WIB, dilaksanakan rapat paripurna oleh anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tuban akhir tahun anggaran 2015.
