Mengaku Tak Sanggup Bayar Gaji, Tuban Tak Bentuk Komisi Informasi
Beban biaya besar menjadi salah satu pertimbangan tidak lahirnya Komisi Informasi di Peraturan Daerah (Perda) Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Beban biaya besar menjadi salah satu pertimbangan tidak lahirnya Komisi Informasi di Peraturan Daerah (Perda) Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Komisi II DPRD Kabupaten Tuban melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) dan rapat pertemuan dengan warga dan Pemerintah Desa (Pemdes) Hargoretno, Kecamatan Kerek, Forkompimka di pendopo kantor kecamatan setempat, Senin (3/2/2020).
Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban telah melakukan kunjungan kerja di PT. Pertamina (Persero) pusat Jakarta, Jumat (10/1/2020).
Dalam rangka serap aspirasi masyarakat, Komisi IV DPRD Kabupaten Tuban melakukan kunjungan di Puskesmas Jenu. Turut hadir Wakil Ketua Komisi IV, Suratmin beserta 10 anggota komisi lainnya.
NH (29), wanita asal Singgahan yang didiagnosa penyakit kanker otak mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Tuban RM. Anshakhul Balaya Mangku Negara. Keluarga NH, hari ini, Sabtu (28/9/2019) dikunjungungi wakil rakyat yang terpilih dari Dapil IV tersebut.
Perawakannya tergolong tinggi besar. Cara bicaranya kalem. Dia akan sedikit menaikan intonasi suara pada hal-hal yang menurutnya penting saat berbicara. Karyawan pabrik itu dengan telaten menjawab pertanyaan kami satu persatu.
Usai menjalani rangkaian panjang tahapan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota se-Jawa Timur periode 2019-2024, akhirnya ketua KPU Republik Indonesia (RI) menetapkan nama-nama yang lolos. Termasuk calon anggota KPU Kabupaten Tuban.
Ada 25 calon anggota KPU Kabupaten Tuban yang dinyatakan lulus tes psikologi oleh tim seleksi zona III calon anggota KPU Jatim.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Tuban, Fahmi Fikroni mengaku prihatin mendengar ada kasus sengketa lahan karaoke di Jalan Tuban-Semarang Kilometer 5-6 Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu.
Anggota Komisi VII DPR Bara Hasibuan mengatakan, Pertamina tidak berkewajiban memberi pelatihan kepada sumber daya manusia (SDM) lokal. Bisa saja BUMN tersebut berkonsentrasi pada tenaga-tenaga di luar daerah yang lebih siap pakai.