Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban saat ini sedang getol mengumpulkan data tenaga honorer yang belum linier antara studi dan pekerjaannya. Investarisir masalah ini akan disampaikan ke Pemerintah Pusat, terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) menegaskan saat ini semua instansi pemerintah sudah tidak bisa lagi membuka lowongan untuk tenaga kerja honorer (TH).
Kabar penghapusan tenaga honorer di seluruh Indonesia telah menjadi buah bibir para pegawai honorer, tak terkecuali di Kabupaten Tuban.
Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non K (GTKHNK) 35+ Kabupaten Tuban menyampaikan sejumlah tuntutan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Ruang Paripurna, Senin (13/1/2020).
Olahraga tradisional kini mendapat perhatian khusus melalui 168 guru honorer yang dilombakan dalam olahraga tradisional, Rabu (12/4/2017).
<div id="m_-3958455860653518771ymail_android_signature">Pemerintah Kabupaten Tuban berencana akan mengangkat juru Parkir menjadi pegawai honorer. Hal itu dilakukan menyusul pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Parkir Berlangganan. Sebanyak 170 Juru Parkir (Jukir) yang tersebar di dalam kota akan berpeluang untuk menjadi pegawai yang dibayar dengan menggunakan uang dari APBD Kabupaten.</div>
Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein menyatakan, jika ada guru honorer atau guru tidak tetap (GTT) melaksanakan ibadah haji maka harus izin kepada kepala instansinya.
