Ratusan guru honorer yang tergabung dalam Forum Guru Swasta Lulus Passing Grade 2023 menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, Selasa (16/10/2024) pagi.
blokTuban.com - Honor of Kings (HOK) Indonesia kembali hadir dengan event seru yang mengajak para pemainnya untuk adu kuat khodam. Dalam event bertajuk Pamer Khodam, pemain dapat memamerkan khodam terkuat mereka dan berkesempatan memenangkan total 60.000 Token yang akan dibagikan kepada 50 orang pemenang.
Game mobile baru, "Honor of Kings" (HOK), telah merilis episode pertama dengan penuh antusiasme dari para pemain baru. Bagi mereka yang baru memulai, navigasi dalam dunia HOK bisa terasa rumit dengan berbagai fitur dan hero yang tersedia.
Pekan ini Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes Nasional (FKHN) Kabupaten Tuban mengajukan keluhan ke DPRD Tuban mengenai status mereka, Minggu (16/6/2024).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban mengadakan acara pelantikan dan pengambilan sumpah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pilkada 2024 pada Kamis (16/05) di Javanilla Resto Tuban.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban pastikan tetap ada honor bagi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tak bisa bertugas pada hari pencoblosan, Selasa (20/2/2024).
Masa pendaftaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024 dibuka mulai 11-20 Desember 2023. Hanya 10 hari, kemudian hasil seleksi administrasi diumumkan pada 23 Desember 2023.
Tenaga honorer yang berjumlah 2,3 juta orang kini dapat benafas lega. Setelah Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) resmi disahkan, maka tidak boleh ada Pemutusan Hubungan Kerja Massal (PHK).
Nasib guru tidak tetap (honorer) di Kabupaten Tuban kian miris. Lantaran dari 751 kebutuhan formasi guru di Kabupaten Tuban, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban hanya dapat mengusulkan 332 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) formasi guru.
Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah Daerah saat ini masih kekurangan tenaga kesehatan. Oleh sebab itu, Pemerintah membuka kesempatan kembali seluas luasnya kepada tenaga kesehatan yang bukan Aparatur Sipil Negara menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
