Tenaga Honorer Bakal Dihapus Bertahap?
Kabar penghapusan tenaga honorer di seluruh Indonesia telah menjadi buah bibir para pegawai honorer, tak terkecuali di Kabupaten Tuban.
Kabar penghapusan tenaga honorer di seluruh Indonesia telah menjadi buah bibir para pegawai honorer, tak terkecuali di Kabupaten Tuban.
Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non K (GTKHNK) 35+ Kabupaten Tuban menyampaikan sejumlah tuntutan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Ruang Paripurna, Senin (13/1/2020).
Setelah Kepala Puskesmas Widang, SP terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Polda Jatim, Pemkab Tuban akan memberikan bantuan hukum kepada yang bersangkutan. SP merupakan anggota Korpri, dan melalui bagian hukum akan mengawal kasus ini sampai tuntas.
Adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Puskesmas Widang yang menyeret Kepala Puskesmas, SP mendapat sindiran pedas dari Ketua DPRD Miyadi. Ini merupakan kejadian sangat memalukan di wilayah kerja Dinas Kesehatan (Dinkes).
Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Tuban, Bambang Priyo Utomo menegaskan, semua puskesmas di wilayahnya sudah melaksanakan transaksi non tunai sesuai aturan. Setelah itu uangnya jadi milik pribadi, dan tak mungkin dicek satu persatu.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) pemotongan honor jasa pelayanan (Jaspel) kesehatan yang diterima para karyawan Puskesmas dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang menyeret Kepala Puskesmas Widang berinisial SP langsung disikapi Pemkab Tuban. Bupati Fathul Huda mempercayakan Sekda Budi Wiyana untuk memberikan statmen ke media.
Sejumlah Pendamping Lokal Desa (PLD) di Kabupaten Tuban menyambut positif kabar kenaikan honor pendamping desa, khususnya PLD. Sebab belakangan ini, tersiar kabar, pihak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Republik Indonesia tengah memperjuangkan itu.
Olahraga tradisional kini mendapat perhatian khusus melalui 168 guru honorer yang dilombakan dalam olahraga tradisional, Rabu (12/4/2017).
<div id="m_-3958455860653518771ymail_android_signature">Pemerintah Kabupaten Tuban berencana akan mengangkat juru Parkir menjadi pegawai honorer. Hal itu dilakukan menyusul pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Parkir Berlangganan. Sebanyak 170 Juru Parkir (Jukir) yang tersebar di dalam kota akan berpeluang untuk menjadi pegawai yang dibayar dengan menggunakan uang dari APBD Kabupaten.</div>