Ratusan penggarap lahan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mulai besok langsung bisa mencairkan tali asih di Bank BNI. Penentuan besaran tali asih Rp 20 juta per hektare, sesuai kesepakatan antara KLHK dan Pemdes setempat.
Ratusan penggarap lahan milik Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang akan digunakan Kilang Tuban bakal meneriam tali asih. Bahkan kabarnya, tak lama lagi tali asih bakal diberikan.
Gara-gara menempati rumah kosong dan meresahkan masyarakat, 10 orang dicekal oleh petugas Satpol PP Tuban, Jawa Timur di Perempatan Karangwaru dan Gang Mekar Merik. Satu di antara yang diduga pimpinan kelompok asal Kelurahan Doromukti, Kecamatan Tuban.
Meskipun permasalahan Tenaga Honorer Kategori 2 (THK 2) secara hukum sudah diakhiri tahun 2014 sebagaimana diatur dalam PP Nomor 56 Tahun 2012, namun dalam realitanya masih ada persoalan. Terutama untuk sekitar 439 ribu lebih THK 2 yang tidak lulus seleksi di tahun 2013.
Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia Ke-73, puluhan warga RT.02/RW.01 Kelurahan Karangsari, Kecamatan/Kabupaten Tuban turun Sungai Mangunjoyo di desa setempat, Senin (6/8/2018).
Warga Desa Socorejo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban yang dipelopori Karang Taruna (Kartar) desa setempat, menggelar aksi demo di depan Kantor Semen Indonesia Logistik (Silog), Selasa (3/7/2018).
Sebagai salah satu upaya dalam percepatan program Perhutanan Sosial (PS), Dirjen PSKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI menggelar sosialisasi bersama stakeholder kehutanan Tuban di gedung pertemuan lantai 3 Pemkab Tuban, Senin (30/4/2018). Sosialisasi kepada masyarakat sasaran sampai ini, untuk melakukan kegiatan pengelolaan pemanfaatan hutan secara lestari dan pengembangan usaha.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya melihat lokasi yang akan dikunjungi Presiden Joko Widodo (Jokowi) besok. Siti Nurbaya didampingi Bupati Tuban Fathul Huda dan pejabat dari Perhutani dan kementerian LHK lainnya.
Dian Widiarti, spesialis Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menyampaikan, sosialisasi dan pendampingan implementasi aplikasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap aturan LHKPN yang baru.
Seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, Jumat (2/3/2018) mendapatkan Sosialisasi dan Pendampingan Implementasi Aplikasi Laporan Harta kekayaan Pejabat Negara berbasis Elektronik (e-LHKPN) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.
