Aset Jembatan Glendeng penghubung Kabupaten Tuban-Bojonegoro kini diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal itu diungkapkan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban setelah mengunjungi Kementrian PUPR Dirgen Bina Marga Jalan dan Jembatan, Jum'at, (22/7/2022).
Konsennya mengawal isu lingkungan di Kabupaten Tuban, menyebabkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menerima penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra Tahun 2021 kategori DPRD Kabupaten Besar dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu, (20/7/2022).
Besaran insentif guru PAUD se-Kabupaten Tuban sebesar Rp300 ribu per bulan, dinilai Fraksi Demokrasi Perjuangan Indonesia DPRD Tuban masih kecil dan berada di bawah kebutuhan hidup layak, Rabu (6/7/2022).
Eko Mardiana selaku Kepala BPS Tuban dalam rilisnya akhir Desember 2021 lalu menyebutkan, terdapat sebanyak 6.608 penduduk usia kerja yang menjadi pengangguran, 1.855 orang menjadi bukan angkatan kerja, dan 6.106 penduduk usia kerja yang menjadi sementara tidak bekerja karena Covid-19, Selasa (5/7/2022).
Tilang Elektronik atau sering disebut E-Tilang menjadi salah satu catatan dari Fraksi PKB DPRD Tuban yang disampaikan pada rapat paripurna, Kamis (30/6) siang. Catatan tersebut diberikan karena ramai di sosial media dan membuat resah warga di Kabupaten Tuban.
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 akhirnya disetujui dan ditandatangani oleh Pimpinan DPRD bersama Bupati Tuban pada rapat paripurna di gedung DPRD Tuban, Kamis (30/6/2022).
Persoalan Jembatan Glendeng penghubung Kabupaten Tuban dan Bojonegoro yang ditutup akibat longsor akhirnya menemui titik terang. Jembatan yang dibangun kisaran tahun 1990-an itu, asetnya sekarang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban menggelar rapat paripurna tentang laporan Banggar dan PU fraksi-fraksi terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021.
Pemerintah Kabupaten Tuban melalui juru bicara, Arif Handoyo mengaku telah membuat tanggapan dalam bentuk surat kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyanyangkan keputusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban atas tidak dilaksanakannya rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sejatinya, apapun rekomendasi yang di produk oleh lembaga yang berwenang maka yang bersangkutan harus menjalankannya.
