Kabar usulan kenaikan biaya keberangkatan Calon Jamaah Haji (CJH) hingga Rp69 juta, yang santer terdengar belakangan ini. Rupanya turut menjadi perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Tuban.
Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Tuban, menggeruduk Kantor Pemerintah Kabupaten Tuban serta Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Tuban, Selasa (10/1/2023).
Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, Fahmi Fikroni mengatakan kontraktor molor pengerjaan proyeknya akan dilakukan denda Per hari 0,001 persen dari sisa yang belum terselesaikan.
Setelah melakukan sidak di berbagai proyek yang ada di Kabupaten Tuban komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, melakukan pertemuan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPR-PRKP), Selasa(3/01/2023).
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban melakukan Inepsksi Mendadak (Sidak) ke berbagai lokasi yang direvitalisasi oleh Pemerintah Kabupaten Tuban, Senin (2/01).
Sebagai wujud kepedulian terhadap perempuan dan anak (PPA), Komisi IV DPRD Kabupaten Tuban melakukan kunjungan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.
Sebagai upaya dalam memberdayakan para nelayan di Kabupaten Tuban, Ketua Komisi 4 DPRD Tuban, menyalurkan bantuan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Dorang Jaya dan KUB Sinar Jaya, yang berada di Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.
Kabupaten Tuban sebagi daerah yang berbatasan langsung dengan laut menjadikan banyak masyarakatnya yang bekerja sebagai nelayan. Banyakanya profesi nelayan menjadikan kebutuhan alat tangkap ikan sangat tinggi.
.jpg)
Jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Tuban, hingga kini terpantau masih menduduki peringkat ke-5 di wilayah Provinsi Jawa Timur (Jatim). Diketahui, peningkatan angka kemiskinan dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) Tuban, mengalami peningkatan sebesar 0,40 persen pada tahun 2021.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban mengaku belum mendapatkan laporan serapan anggaran Pemerintah Kabupaten Tuban yang saat ini baru 60 persen. Hal itu, diungkapkan Ketua DPRD Tuban, Miyadi usai rapat paripurna bersama Bupati Tuban membahas Raperda APBD Tuban tahun 2023 sebelum disahkan menjadi APBD 2023, Jumat (18/11).
