Menurut data dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) dari tahun ke tahun angka penyandang Disabilitas di Kabupaten Tuban terus meningkat. Untuk itu Dinsos P3A terus berupaya untuk memberikan mereka pelatihan.
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tuban mencatat, sebanyak 1.752 pemilih dari 939.765 daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu tahun ini merupakan pemilih penyandang disabilitas.
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tuban mengupayakan untuk mendesaign Tempat Pemungutan Suara(TPS) yang aksesiblenya mudah bagi para pemilih penyandang disabilitas Tuna Daksa di Kabupaten Tuban.
Puluhan penyandang disabilitas yang tergabung dalam Organisasi Disabilitas Tuban (Orbit) menerima Pendidikan Pemilih dan Sosialisasi Pemilu 2019 dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tuban, Minggu (11/11/2018).
Kabupaten Tuban sudah mulai berbenah untuk menjadi kota ramah disabilitas dengan mulai pembangunan gulding block. Terkait hal ini, Kepala Bidang Air Minum dan Sanitasi, Dinas Perumahaan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengatakan, berdasarkan peraturan dari Pemerintah Pusat di setiap trotoar harus ada gulding block untuk difabel.
Pembangunan infrakstruktur di Kabupaten Tuban semakin hari semakin pesat namun belum diimbangi dengan pembanguan ruang publik untuk disabilitas. Terkait hal ini, Ketua Organisasi Disabilitas Tuban (Orbit), Fira Fitria berharap Pemerintah Kabupaten Tuban bisa menyediakan fasilitas untuk disabilitas di ruang publik.
Bantuan Soaial (Bansos) dari pemerintah Kabupaten Tuban untuk penyandang disabilitas berat terjadi perubahan cara penyalurannya di tahun 2018 ini. Sebelumnya, Bansos yang diberikan enam bulan sekali itu disalurkan melalui petugas TKSK di setiap kecamatan.
1.jpg)
National Paralimpik Commite Indonesia (NPCI) Kabupaten Tuban, tengah sibuk mempersiapkan calon atlet Kejurprov Jatim yang akan digelar November mendatang. Atlet tersebut akan dibina sehingga layak menjadi juara.
Mendapat pekerjaan layak merupakan hak setiap orang, untuk kelangsungan hidupnya. Apakah di daerahnya sendiri atau bahkan harus merantau.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban dinilai lambat dalam menyikapi Raperda Disabilitas. Keberadaan Raperda tersebut sangat dinanti bagi penyandang cacat, setelah diundangkannya Undang-Undang no 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
