Penetapan nomor urut Calon Kepala Desa (Cakades), dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2016 Kabupaten Tuban, dilakukan hampir bebarengan di sejumlah wilayah yang mengikuti pesta demokrasi tingkat desa tersebut, tidak terkecuali Panitia Pilkades Rengel, yang melakukan pengundian nomor urut calon kepala desa setempat, Senin (7/11/2016).
Pemerintah Pusat telah merealisasikan penyaluran dana desa tahap pertama dan kedua kepada Pemerintah Desa (Pemdes). Dana desa (DD) tersebut telah disalurkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke rekening masing-masing desa secara langsung.
Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II untuk 18 desa di Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban belum 100 persen. Bahkan sampai saat ini baru 15 desa yang mengajukan pencairan ADD tahap II.
Penetapan dan pengundian nomor urut Calon Kepala Desa (Cakades) Rayung, Kecamatan Senori telah dilalui. Kini memasuki tahapan sosialisasi dan pendataan pemilih sementara.
Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban tampaknya tidak perlu susah dalam memenuhi kebutuhan air saat ini. Sebab, sejak tahun 2012 silam, desa yang terkenal akan kegersangan tanahnya itu sudah mempu memenuhi kebutuhan air warga.
Di bagian belakang pasar Desa Montongsekar, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban terdapat tempat untuk jual beli hewan ternak kambing, meski tidak sebesar pasar hewan yang berada di Kecamatan Kerek dan Jatirogo, namun pengurus pasar memproyeksikan pendapatan dari pasar kambing tersebut sebesar Rp6.480.000 selama sembilan bulan.
Penetapan Calon Kepala Desa (Cakades) pada pemilihan Kepala Desa serentak 2016 Kabupaten Tuban akan dilakukan besok, Kamis (3/11/2016).
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjadikan Desa sendang, Senori Tuban sebagai pencanangan Kampung Keluarga Berencana (KB).
Pendistribusian Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang tidak melibatkan Pemerintah Kabupaten akan dilakukan identifikasi.
Sebanyak empat desa dari total empat belas desa di Kecamatan Bangilan belum mencairkan Dana Desa (DD) tahap II. Hal itu karena mereka belum menyempurnakan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana desa tahap I, sehingga belum mendapat rekomendasi untuk pencairan dana selanjutnya.
