Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kebijakan padat karya tunai (PKT) di desa, Tenaga Pendamping Profesional Indonesia (TPPI) Tuban melakukan sosialisasi kepada Sekretaris Desa (Sekdes) baru di Bangilan. Pemdes diharapkan menganggarkan kegiatan-kegiatan yang bersifat padat karya (skema cash for work), yang diwajibkan untuk didanai dengan Dana Desa dalam APBDes.
Proses selekai perangkat desa telah berakhir bersamaan dengan pengumuman, Selasa (12/12/2017). Usai terpilihnya para perangkat desa berdasarkan penilaian ujian yang ditempuh, selanjutnya akan dilaksanakan pelantikan. Pelantikan sudah dijadwalkan pada 15-22 bulan ini. Beberapa desa sudah ada yang melantik perangkatnya, namun ada juga yang belum.
Melalui anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Kabupaten Tuban harus dialokasikan untuk program penanggulangan kemiskinan. Program tersebut diwajibkan ke semua desa tanpa terkecuali.
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2018 Kabupaten Tuban telah disahkan DPRD bersama Bupati dan Wakil Bupati Tuban dalam rapat paripurna, Senin (6/11/2017).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, telah menggelar paripurna bersama eksekutif yang dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Tuban, Senin (6/11/2017).
Pembentukan Badan Narkoba Nasional Kabupaten (BNNK) Tuban masih belum mendapatkan kepastian dari Badan Narkotika Nasional (BNN), meski lembaga yang memerangi narkoba tersebut sudah pernah membahasnya dengan pemerintah kabupaten.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban menggelar rapat paripurna bersama eksekutif, di gedung DPRD setempat, Selasa (17/10/2017).
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban tahun anggaran 2017 telah ditetapkan senilai Rp2,18 triliun.
Pencairan Dana Desa (DD) tahap pertama di tahun anggaran 2017 telah selesai. Kendati begitu, hingga minggu terakhir bulan Agustus ini, belum ada satupun desa di Kabupaten Tuban yang selesai kegiatan dan menempuh proses pengajuan tahap kedua.
Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap satu di wilayah kerja perusahaan (WKP) Kerja Sama Operasi (KSO) PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi (EP) mencapai 100 persen. Kendati begitu, hingga minggu ke-4 bulan Agustus ini, baru ada 6 desa yang mengajukan ADD tahap dua.