Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, telah mengesahkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun anggaran 2017, Sabtu kemarin.
Pemerintah Kabupaten Tuban bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah menyetujui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun anggaran 2017, di gedung paripurna Dewan, Sabtu (19/8/2017).
Fraksi Golkar mempertanyakan keras rencana kenaikan anggaran terhadap Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dalam pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Belanja Daerah (R-PABD) 2017.
Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein mengatakan program pengentasan kemiskinan di Pemerintah Kabupaten Tuban belum sepenuhnya tepat sasaran.
Pemerintah Kabupaten Tuban berencana akan menaikkan anggaran daerah melalui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018.
Salah satu desa di wilayah kerja perusahaan minyak dan gas (Migas) PT Pertamina EP Asset 4 Field Cepu, dua tahun terakhir melakukan pemasangan baliho Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di depan kantor desa. Hal itu dilakukan untuk menunjukkan transparansi pengelolaan APBDes kepada masyarakat.
Pada tahun anggaran 2017, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Cabang Tuban mendapatkan dana hibah sekitar Rp4 miliar dari APBD Kabupaten Tuban.
<div dir="auto">Hujan deras yang terjadi akhir-akhir mengakibatkan sejumlah fasilitas Pemerintah Kabupaten <span style="font-family: sans-serif;">rusak. </span>Seperti trotoar yang terletak di tepi pantai, yaitu tepatnya di sebelah barat monumen Pancasila tampak ambles cukup dalam dari kondisi semula.</div>
Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas programkan pemeriksaan pap smear gratis untuk masyarakat setempat. Program tersebut bertujuan memberi layanan kesehetan bagi perempuan secara cuma-cuma.
Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum dan Sanitasi (HIPPAMS) yag ada di Kabupaten Tuban belum sepenuhnya merata. Pasalnya masih ada beberapa kecamatan yang memiliki banyak HIPPAMS, sementara lainnya baru sedikit bahkan ada kecamatan yang tak memiliki HIPPAMS.