Praktik politik uang atau money politics tetap menjadi ancaman serius bagi integritas demokrasi di Indonesia. Dalam rangka membahas persoalan ini, Wawan Purwadi, Sekretaris Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PCNU Tuban, menghadirkan buku berjudul Amplop-Amplop Pesta Demokrasi.
Bawaslu Tuban menerima laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas seorang kepala desa di Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, yang dilaporkan oleh Tim Advokasi Hukum Paslon 01, Riyadi-Wafi Abdul Rosyid.
Calon Wakil Gubernur Jawa Timur, KH. Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), menggelar pertemuan dengan KH. Fathul Huda, mantan Bupati Tuban dua periode sekaligus Pengasuh Ma'had Bahrul Huda, Rabu pagi.
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban, Riyadi - Wafi Abdul Rosyid telah bertemu dengan suporter Persatu Tuban yang mengatasnamakan tim Suporter Bergerak (Sorak) di salah satu warkop di Jl. Teuku Umar Tuban, Jumat (18/10/2024) sore.
Penyaluran bantuan sosial (bansos) dari program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) di Kabupaten Tuban menjadi perbincangan masyarakat.
Masuk pekan ketiga masa kampanye Pilbup 2024, Kabupaten Tuban dilanda kehangatan politik akibat insiden rusaknya sejumlah alat peraga kampanye (APK) Pasangan Calon (Paslon) Bupati-Wakil (Cabup-Cawabup).
Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas PGRI Ronggolawe Tuban lakukan Pengabdian kepada Masyarakat di SMK N 1 Tambakboyo Tuban melalui kegiatan sosialisasi yang berjudul “Peningkatan Literasi Politik Pemilih Pemula di Kabupaten Tuban Menyongsong Pilkada Serentak Tahun 2024”.
Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas PGRI Ronggolawe Tuban lakukan Pengabdian kepada Masyarakat di SMK N 1 Tambakboyo Tuban melalui kegiatan sosialisasi yang berjudul “Peningkatan Literasi Politik Pemilih Pemula di Kabupaten Tuban Menyongsong Pilkada Serentak Tahun 2024”.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tuban bersama Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) se-Kabupaten Tuban, menemukan 180 calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terindikasi sebagai anggota partai politik (parpol) maupun pengurus dan saksi partai.
Demokrasi Indonesia kembali berada di ujung tanduk. Situasi politik terkini menunjukkan gejala-gejala yang mengkhawatirkan, di mana kelompok penguasa terlihat berusaha merongrong konstitusi demi kepentingan pragmatis kekuasaan.
