Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban menyebut kalau alokasi pupuk cukup melimpah untuk tahun 2016 ini. Hal ini diketahui setelah menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama Dinas Pertanian dan distributor pupuk di Tuban.
Polemik yang terjadi di Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Kwan Sing Bio (KSB) tampaknya masih akan berlangsung lama. Rapat dengar pendapat (hearing), yang dilakukan Panitia Pemilihan Pengurus dan Penilik Masa Bhakti 2013-2016 dengan Forum Umat Penyelamat TITD KSB yang dimediasi Komisi C DPRD Tuban siang ini, Rabu (6/1/2016), sama sekali tidak menemukan titik temu.
Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, mengingatkan agar Bumi Wali sebutan lain Tuban, mempunyai Peraturan Daerah (Perda) tentang ritel, atau toko modern.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban meminta agar pengawasan lokasi wisata diperketat oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Tuban.
Fraksi Golkar Sejahtera meminta agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa ditunda dahulu pengesahannya. Hal ini disampaikan fraksi dari gabungan Partai Golkar dan PKS tersebut, dalam Sidang Paripurna Penetapan Delapan Raperda Usulan Eksekutif di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban.
Sidang Paripurna yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, resmi mengesahkan delapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) hari ini, Selasa (29/12/2015).
Puluhan perangkat desa dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, Senin (28/12/2015).
<p dir="ltr" style="color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;">Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban mengingatkan pemerintah agar memperketat pengawasan pupuk bersubsidi. Anggota Komisi B DPRD Tuban, Cancoko, menyebutkan peredaran pupuk bersubsidi rawan penyelewengan sehingga perlu dilakukan pengawasan yang ketat, terutama di tingkat pendistribusian.
Hari ini, Selasa (22/12/2015), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban memutasi sejumlah pejabat eselon. Pengangkatan pejabat bertempat di Pendopo Kridha Manunggal. Pengangkatan Pejabat eselon II ini dipimpin langsung oleh Bupati Tuban Fathul Huda, dan disaksikan langsung Wakil Bupati Noor Nahar Husein, Sekretaris Daerah Budi Wiyana, dan Ketua DPRD Kabupaten Tuban.
Bau menyengat dan busuk yang dikeluarkan perusahaan pengelolaan gas, PT Gasuma Federal Indonesia (GFI) di Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, juga menuai protes dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban.
