Reporter : Dahrul Mustaqim
blokTuban.com - Pemerintah Indonesia akan melakukan perubahan besar terhadap proses distribusi pupuk subsidi bagi petani untuk mempercepat dan menyederhanakan alur penyaluran.
Hal ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Pertanian, Selasa (12/11/2024).
Zulhas menyebutkan bahwa proses distribusi pupuk subsidi seringkali terhambat oleh prosedur birokrasi yang panjang. Salah satu kendala utamanya adalah keharusan menunggu Surat Keputusan (SK) dari pemerintah daerah.
“Birokrasi ini melibatkan setidaknya delapan kementerian,” jelas Zulhas dikutip dari situs Kemenpan RB.
Dengan aturan baru ini, instruksi penyaluran pupuk akan langsung diberikan oleh Kementerian Pertanian kepada Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) tanpa memerlukan SK dari pihak daerah, bupati, atau kementerian lain.
“Pupuk Indonesia akan langsung mengirimkan pupuk kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), yang akan bertanggung jawab penuh kepada petani. Kementerian Keuangan kemudian akan melakukan pembayaran,” kata Zulhas.
Langkah tersebut akan diresmikan melalui Peraturan Presiden (Perpres) yang diperkirakan selesai dalam sebulan. Zulhas berharap penyaluran pupuk subsidi pada awal tahun depan dapat berjalan lancar tanpa hambatan.
“Target kami, Januari atau Februari distribusi pupuk tidak lagi menjadi kendala,” tambahnya.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyambut baik kebijakan ini karena akan mempercepat penyaluran pupuk, yang sering tertunda akibat proses administratif.
“Bayangkan, keputusan baru terbit di Januari, tetapi SK dari daerah hanya selesai 50% di bulan Juni. Ini jelas menghambat distribusi. Kabar ini menjadi angin segar bagi petani,” ujar Amran.
Amran menambahkan, tahun ini dari alokasi pupuk subsidi sebesar 9,5 juta ton, hanya sekitar 5 juta ton yang berhasil tersalurkan akibat birokrasi tersebut. Dia berharap dengan kebijakan baru ini, penyaluran pupuk di awal tahun depan dapat segera dilakukan tanpa hambatan.
[Rul/Ali]
