Ketua KONI Tuban: Laporan Keuangan 2021 Sudah, tapi Hibah 2022 Belum Cair

Reporter : Ali Imron

blokTuban.com - Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tuban, Mirza Ali Mansyur merespon soal belum cairnya dana hibah tahun 2022 sebesar Rp700 juta dari Pemerintah Kabupaten Tuban. 

Sebelumnya, persoalan hibah KONI yang tak kunjung cair hingga memasuki bulan ketujuh tahun ini dibahas dalam rapat paripurna di gedung DPRD Tuban. Imbasnya, staf kesekretariatan KONI belum digaji selama enam bulan bekerja. 

"Iya, tahun ini hibah KONI belum cair dari Pemkab Tuban," kata Ketua KONI saat diwawancarai blokTuban.com, Sabtu (2/7/2022). 

Terkait : Miris, Staf KONI Tuban 6 Bulan Belum Gajian, Ternyata Ini Biang Keladinya

Disinggung soal sumber dana talangan untuk mengganti biaya operasional kesekretariatan enam bulan ini, Mirza enggan menjawabnya. Sedangkan saat ditanya soal laporan keuangan tahun sebelumnya, ia dengan tegas menjawab sudah menyelesaikannya. 

"Laporan KONI tahun lalu sudah," imbuhnya. 

Sebagai ketua KONI, Mirza ketika dikonfirmasi tidak berkomentar banyak ketika ditanya pernyataan Bupati Tuban yang menyebutkan ada berkas keuangan KONI tahun 2021 yang mengganjal cairnya hibah. Saat dipertegas konfirmasi, Mirza tidak menjawabnya hanya membalas ekspesi senyum. 

Terkait : Tuban Bidik Tujuh Besar di PORPROV VII Jatim, Ketua KONI: Sudah Ada Hitungannya

Diberitakan sebelumnya, soal hibah KONI yang disoal Fraksi PKB DPRD Tuban belum cair, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky menegaskan bahwa masih ada proses penyelesaian pertanggungjawaban keuangan yang harus clear. Kalau keuangannya tahun 2021 selesai, maka akan diproses untuk pencairan. 

"Kalau menerima hibah itu kan harus melaporkan keuangannya di tahun sebelumnya. Ada beberapa berkas yang harus dilengkapi oleh KONI," kata Bupati Tuban. 

Terkait : 50 Cabor Kini Bernaung di KONI Tuban, Terbaru Ada Arung Jeram hingga Rugby

Terpisah, Ketua DPRD Tuban, Miyadi menegaskan tidak sepakat bila Bupati Tuban beralasan urusan administrasi keuangan di tahun 2021 dijadikan alasan. 

"Itu urusan beda. Pertanggungjawaban adalah urusan Pemkab tahun kemarin, dan saat ini kewajiban Pemkab mencairkan anggaran yang sudah disetujui," tegas politisi senior Tuban itu. [Ali] 

Temukan konten Berita Tuban menarik lainnya di GOOGLE NEWS.