Reporter : Ali Imron
blokTuban.com - Pada bulan Agustus 2020, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban telah menggunakan anggaran Rp40 miliar untuk menangani Corona di wilayahnya. Serapan ini mencapai 30 persen dari dana total Rp240 miliar.
Setelah sempat menjadi daerah dengan zona orange, sekarang Kabupaten Tuban kembali menjadi zona merah karena tingginya lonjakan kasus Covid-19.
Sekretaris Daerah (Sekda) Tuban, Budi Wiyana mengatakan anggaran Corona di Bumi Wali digunakan untuk beberapa sektor. Data dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tuban, Kabupaten Tuban memiliki anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp240.569.515.776 yang dibagi untuk beberapa sektor.
Mulai penanganan kesehatan Rp137.485.286.677, dampak ekonomi Rp43.583.059.802, dan jaring pengaman sosial Rp59.501.169.297.
"Dana sudah terpakai 30an persen," terang Sekda Budi Wiyana kepada blokTuban.com, Sabtu (29/8/2020).
Pada akhir Mei 2020 lalu, Pemkab baru memakai anggaran 10 persen. Anggaran Corona tersebut berasal dari belanja langsung dan belanja tidak terduga di APBD 2020.
Dilain sisi, Dinas Kominfo membeber data Bantuan Sosial (Bansos) dari Kemensos 3 jenis. Program Keluarga Harapan (PKH) bansos Kepala Keluarga (KK) miskin bersyarat sejumlah lebih dari 52.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bansos pangan sejumlah 105.970 KPM, nominal Rp200.000 per KPM. Ada lagi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kemensos sejumlah 39.143 KPM selama tiga bulan sebesar Rp600.000.
Terakhir ada BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban adalah Rp57.024.453.300 untuk 29.651 KPM di 311 Desa tersebar di 20 kecamatan.
Besarnya anggaran Corona di Bumi Wali, turut dikawal serius Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tuban. M. Chanif Muayyad Ketua Umum (Ketum) PMII Cabang Tuban akan mengawal, agar dana tersebut benar-benar tepat sasaran penggunaannya.
PMII berpesan agar Pemkab terus memperluas bantuan untuk warga terdampak Covid-19. Seperti memberi bantuan sembako, bantuan tunai, dan modal untuk memastikan kehidupan terus berjalan.
"Sebab penerapan kebijakan pemerintah untuk menjaga jarak, tetap bekerja di rumah dan sejenisnya mematikan banyak kesempatan mendapatkan nafkah," kata Chanif. [ali/dy]
