Reporter : Ali Imron
blokTuban.com - New normal atau tatanan kehidupan kenormalan baru terus digaungkan Pemerintah di tengah pandemi Covid-19. Menyikapi hal itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Tuban, Fahmi Fikroni mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk tetap memperhatikan pesantren.
Permintaan FPKB DPRD Tuban ini menindaklanjuti hasil rapat DPP PKB yang dipimpin langsung Ketua Umum Muhaimin Iskandar melalui sambungan virtual.
"Salah satu yang perlu diperhatikan Pemkab yaitu pelaksanaan protokol kesehatan di pesantren. Dalam keadaan yang belum kondusif tapi pendidikan pesantren harus dimulai bulan Syawal ini," terang Fahmi Fikroni, Rabu (27/5/2020).
Roni sapaan akrabnya tidak ingin pesantren menjadi klaster baru penularan Covid-19 seperti Pesantren Temboro. Disusul tiga klaster baru yaitu, klaster Tambakboyo, Pasar Bongkaran, dan Pasar Bojonegoro yang menginfeksi 20 pasien positif di Kabupaten Tuban.
Dalam kondisi semacam ini, perhatian pemerintah sangat penting. Secara nasional tercatat lebih dari 28.000 pesantren dengan 18 juta santri, dan 1,5 juta masyarakat yang menggantungkan kehidupan ekonominya pada pesantren.
Di Kabupaten Tuban sendiri per Agustus 2019, jumlah pondok pesantren di Tuban ada 110 lembaga, untuk TPQ 1.043 lembaga dan Madrasah Diniyah ada 449 lembaga. Mereka semua harus mendapat perhatian dari Pemkab.
"Oleh karena itu, kami FPKB berjuang sekaligus mendorong Pemkab supaya memberi perhatian dan kebijakan serta alokasi anggaran kepada pesantren," imbuh Ketua Komisi 1 DPRD Tuban.
Pantauan FPKB sendiri di lapangan, fasilitas kesehatan pencegahan Covid-19 di pesantren masih jauh dari kata lengkap. Oleh karena uluran tangan Pemkab sangat dibutuhkan, seiring telah terbitnya Perbup Wajib Masker ketika keluar rumah.
"Kondisi ini harus segera diantisipasi, ditangani dan dicarikan solusi agar pesantren tidak mengalami kegamangan. Jika dibiarkan tanpa adanya intervensi dan bantuan konkrit dari pemerintah, pesantren dengan potensi besarnya akan menjadi problem bagi bangsa ini," tegasnya. [ali/ito]
