Reporter: Ali Imron
blokTuban.com - Rombongan DPRD Ciamis kepincut dengan pengelolaan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Tuban. Di akhir 2019, pendapatan parkir di Bumi Wali mencapai Rp8,3 miliar, Jumat (24/1/2020).
Rombongan berjumlah 35 orang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Ciamis, Nanang Permana diterima di Ruang Rapat Dandang Wacana.
Diawali sambutan Ketua DPRD kabupaten Ciamis, Nanang Permana menyampaikan terimakasih atas sambutan hangat dari jajaran Pemkab Tuban.
Ini menjadi kesempatan bagi DPRD kabupaten Ciamis untuk menambah pengetahuan terkait pengelolaan retribusi parkir untuk diterapkan di wilayahnya.
"Semoga jalinan kerjasama dan silaturahmi ini tetap berjalan dengan baik serta mendapat wawasan ilmu dan pengetahuan,” tutur Ketua DPRD Ciamis. Lanjutnya, Jajaran DPRD Ciamis ingin melihat peranan Pemkab Tuban terhadap parkir berlangganan yang ada di daerah ini.
Sementara Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Hussein, menyampaikan terima kasih sekaligus rasa bangga karena telah memilih Tuban menjadi tempat study banding. Pengelolaan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Tuban tertuang dalam Perda Kabupaten Tuban no 2 tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
Ditetapkan Perda tersebut menjadi wujud sinergitas antara Pemkab Tuban bersama DPRD kabupaten Tuban serta Polres Tuban. "Memerlukan waktu yang lama sebelum Perda tersebut dapat disahkan, yang mana pembahasan telah dimulai dari tahun 2002," sambung politisi asal Rengel itu.
Pada awal penerapan di tahun 2017, dari sektor retribusi parkir menyumbang Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp4 milyar. Jumlah tersebut mengalami terus peningkatan hingga di tahun 2019 mencapai Rp8,3 milyar.
Ketua DPC PKB Tuban ini menerangkan penerapan parkir berlangganan untuk memberikan pelayanan parkir sebaik-baiknya. Dulu sebelum ditetapkan, jasa parkir dalam prakteknya sering terjadi pungli yang dilakukan preman. Setelah ditetapkan maka Pemkab Tuban berhak melakukan pengawasan dan penertiban.
"Jika ada yg melanggar akan dikenakan hukuman dan diberhentikan," tegasnya.
Pemkab Tuban juga terus meningkatkan koordinasi dengan kepolisian dan menjalin kerjasama dengan pemilik toko/pelaku usaha. Pelaku usaha juga diminta berkoordinasi terkait pengelolaan juru parkir mandiri.
"Jika ditemukan preman jalanan yang tetap melanggar maka akan dikenakan pidana. Ini semata-mata untuk memberikan efek jera dan penertiban," tutupnya sembari dilanjut peninjauan lapangan ke beberapa titik atau lokasi parkir. [ali/col]
