Reporter: Parto Sasmito
blokTuban.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) bersama dengan Pemerintah Pusat terus memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Termasuk yang tinggal di sekitar hutan. Yakni dengan pengelolaan lahan yanh tidak digarap Perhutani untuk diberdayakan.
Hal itu dikatakan anggota DPRRI dari Daerah Pemilihan (Dapil) IX Bojonegoro-Tuban, SW. Yudha kepada blokBojonegoro.com. Sebab, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan jika pengelolaan tepian hutan bersama masyarakat.
“Jika ada wilayah hutan belum tergarap maksimal Perhutani, maka masyarakat bisa mengajukan,” kata politisi Partai Golkar tersebut.
Ia berharap jika tanah harus produktif dan jangan sampai terbengkalai. Jadi, hutan rakyat memang harus benar-benar nyata dan dikelola dengan baik. Dewan akan memperjuangkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat.
Komisi VII yang bermitra dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga terus berkomunikasi intensif untuk memetakan kawasan hutan yang belum tergarap maksimal. Termasuk adanya informasi dari masyarakat sekitar hutan sangat diperlukan.
“Di Tuban dan Bojonegoro juga banyak wilayah hutan, jadi keaktifan warga di tepian hutan sangat diperlukan,” pungkasnya. [ito/lis]
