Reporter: Dwi Rahayu
blokTuban.com - Aski lanjutan warga Desa Rahayu, Kecamatan Soko menuntut pembayaran kompensasi, Senin (25/7/2016) belum membuahkan hasil. Untuk itu, pertemuan antara Pemerintah Desa (Pemdes) dan Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java (JOB PPEJ) dijadwalkan pada Kamis mendatang, (28/7/2016).
[Baca juga: Bersitegang, Dialog JOB PPEJ dan Warga Berjalan Panas]
Dari pantauan blokTuban.com di lapangan, aksi Gerakan Rahayu Kompensasi Bayar (Gerah Kobar) kedua yang digelar hari ini, Senin (25/7/2016), tidak ubahnya seperti pertama. Aksi warga tidak kunjung menemukan titik terang.
Field Administration Superintendent (FAS) JOB PPEJ, Akbar Pradima, saat menemui warga mengatakan, kesepakatan telah ditentukan. Bersama forum Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika), dua hari kedepan akan dilakukan pertemuan di balai kecamatan setempat.
"Keputusan sudah bulat dari SKK Migas. Mereka meminta laporan kajian ke Pemerintah Kabupaten melalui Bupati terlebih dahulu," kata Akbar menjelaskan.
Dikatakan Akbar, hasil kajian semestinya sudah keluar dan akan disampaikan kepada masyarakat semenjak Kamis lalu, (21/7/2016). Namun bertepatan dengan aksi masyarakat, hal demikian urung dilakukan.
Pernyataan tersebut diatas sempat mendapat penolakan dari warga yang terlibat aksi. Sorakan dan celetukkan berbunyi penolakan dilontarkan warga kepada perwakilan JOB PPEJ tersebut.
Mewakili Pihak Pemdes, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rahayu, Kamsiadi menuntut agenda JOB PPEJ pertanggal 21-22 Juli 2016 untuk mensosialisasikan hasil kajian. Namun, agenda tersebut tidak juga dilakukan.
"Kalau punya itikad baik, meski ada unjuk rasa, agenda tersebut pasti tetap berlangsung. Unjuk rasa merupakan sambutan akan dilakukannya sosialisasi hasil kajian," kata Kamsiadi menambahkan. [dwi/rom]
