Akhir-akhir ini hangat diperbincangkan kasus dugaan penyelewengan pendistribusian pupuk subsidi yang terjadi di Desa/ Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, Rabu (10/1/2023).
Okum Perangkat Desa/ Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban didemo oleh petani, lantaran diduga telah menyelewengkan pendistribusian pupuk bersubsidi, pada Senin (8/1/2024).
.jpg)
Memasuki musim penghujan pada akhir tahun 2023 ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Tuban memastikan bahwa persediaan pupuk di Bumi Wali Tuban masih aman.
Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyepakati Subsidi Listrik Rp73,24 triliun untuk Asumsi Makro RAPBN 2024. Kesepakatan tersebut tertuang dalam kesimpulan Raker pada Kamis (31/8).
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta masyarakat Tuban tidak takut melaporkan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Over kouta dan penyalahgunaan BBM bersubsidi kini menjadi atensi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengingatkan kepada badan usaha penugasan agar dapat menyalurkan BBM subsidi dengan baik dan tidak menyalahi aturan.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu di Jakarta menyampaikan bahwa Tarif Tenaga Listrik untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi tidak mengalami perubahan (tarif tetap) per 1 Juli sampai dengan 30 September 2023.
Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tuban, akhirnya menjatuhkan hukuman kepada Markat Noor Hadi pelaku penimbun Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban.
Terhitung tanggal 10 Maret 2023, Petrokimia Gresik perusahaan Solusi Agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia menyiapkan stok pupuk bersubsidi sebanyak 294.466 ton. Stok disiapkan menjelang musim tanam April-September bersamaan dengan puasa Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1444 H.
Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (Tariff Adjustment) periode April-Juni 2023 untuk 13 (tiga belas) Pelanggan Non Subsidi PT PLN (Persero) telah ditetapkan tidak mengalami perubahan (tetap) oleh Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
