Memasuki tahun 2018 yang disebut-sebut sebagai tahun politik, warga Nahdlatul Ulama (NU) Tuban diharapkan tidak usah resah dan ribut. Sebab, di dalam jamiyah terbesar di Tuban, bahkan di Indonesia ini sudah ada paduan atau cara berpolitik yang rahmatan lil alamin.
Kumandang azan magrib terdengar ketika kaki kami baru menginjak pelataran makam Bung Karno. Ya, di senja yang basah itu kami berempat, saya sendiri, GM blokTuban.com Edy Purnomo, Pimred blokBojonegoro.com M. Yazid dan editor Parto Sasmito sowan Sang Proklamator Republik Indonesia tersebut.
Bicara politik dengan orang lain terkadang bisa berujung percekcokan bahkan perkelahian. Apa yang mereka pikirkan hingga tega saling hantam dan melukai pendukung lawan partai politiknya?
.jpeg)
Pemilahan Umum (Pemilu) maupun Pemilukada dibutuhkan adanya etika politik. Sebab pemilu atau pemilukada bukan sekadar ruang untuk memuaskan syahwat terpilihnya seorang politisi untuk menduduki lembaga politik.
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tuban telah melakukan tahapan verifikasi faktual, bagi parpol pendaftar pemilu 2019, Selasa (7/11/2017).
Batas waktu pendaftaran partai politik (Parpol) peserta pemilu 2019 tinggal sebentar lagi. Pendaftaran yang dibuka mulai Selasa, 3 Oktober akan berakhir pada 16 Oktober hari yang sama.
Medio bulan empat kemarin, April 2017, kampus UIN Sunan Ampel dihadapkan dengan kondisi percaturan politik mahasiswanya yang lumayan berkabut. Beberapa mahasiswa dari kubu selatan kurang sepakat dengan aturan Pra Pemilu Raya (Pemira) yang dibuat KPU. Karena memiliki indikasi menghalangi kubu tersebut masuk dalam partisipasi demokrasi kampus. Hal tersebut memunculkan beberapa keributan. Salah satunya bentrokan yang terjadi ketika pihak yang diuntungkan oleh regulasi—untuk tidak mengatakan se-pihak dengan golongan yang masih/sedang berkuasa—mengusung calon ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas dengan istilah kerennya Presiden Mahasiswa sedang melakukan kampanye terbuka di lingkungan kampus. Kampanye tersebut berakhir dramatis karena dibubarkan oleh mahasiswa yang kontra dengan aturan yang telah dibuat KPU.
Menyikapi permasalahan politik pada Pilkada Gubernur DKI 2017 yang semakin memanas. Kapolres Tuban Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Fadly Samad menghimbau agar masyarakat Tuban tidak ikut larut dalam percaturan politik di Ibu kota.
.jpg)
Wakil Bupati (Wabup) Tuban, Noor Nahar Hussein, menanggapi pernyataan dari LSM yang menyebut terkait lemahnya Perbup Pilkades serentak 2016 yang tidak mengatur sanksi terkait money politik.
Dalam rangka mensukseskan demokrasi dalam berpolitik, segenap kader muda partai parpol dan organisasi masyarakat (ormas) turut hadir dalam koordinasi forum diskusi politik, Kamis (21/4/2016).
