Badan Kepegawaian Nasional (BKN) baru-baru ini memblokir sekitar 57.724 data Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dinyatakan fiktif. Puluhan ribu PNS itu, berasal dari berbagai penjuru daerah di Indonesia. Dikabarkan, data akan tetap diblokir dan terkunci, sampai BKN selesai melakukan investigasi secara keseluruhan mengenai keberadaan PNS yang merugikan negara ini.
Tanah memang sering menjadi masalah yang serius bagi masyarakat kecil, apalagi jika harus berurusan dengan pemilik modal atau pengusaha. Bahkan, klaim pun sering dilakukan untuk mendapatkan status hak milik atas tanah yang justru bukan miliknya. Seperti di Tuban misalnya, ada dua laporan sengketa lahan yang dilaporkan ke Kantor Pertanahan Tuban.
Kecamatan kenduruan adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Tuban yang berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Kenduruan berada di sebelah selatan Kecamatan Jatirogo merupkan daerah yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora.
Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama – Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPNU–IPPNU) Kabupaten Tuban hari ini melantik pengurus PAC IPNU-IPPNU Kecamatan Kenduruan, bertempat di Pendopo Kecamatan Kenduruan, Tuban, Minggu (17/04/2016)
Setelah lama tak ada kegiatan, Pimpinan Anak Cabang (PAC) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban kini mulai hidup kembali. Hal itu dimulai dengan pembentukan PAC disertai dengan kegiatan pelantikan pengurus baru.
Musyawarah Daerah (Musda) ke VII DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Tuban, menetapkan kembali Miftahul Munir sebagai ketua PPNI di kabupaten yang berjuluk Bumi Wali. Acara yang dilaksanakan di Aula RSUD Dr.R.Koesma tersebut, telah menjadi saksi atas terpilihnya Munir sebagai Ketua PPNI Tuban.
Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Tuban, melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) ke VII. Musyawarah yang dilangsungkan di Aula RSUD Dr.R.Koesma Tuban, turut dihadiri oleh Wakil Bupati Tuban, Ketua DPRD Tuban, Perwakilan Polres, dan Dandim 0811 Tuban.
Barisan Nasional Pendamping Desa (BNPD) yang menolak kebijakan Kementerian Desa (Kemendes) lantaran adanya diskriminasi dan dikotomi atau membeda-medakan. Untuk itu, BNPD menyerukan tujuh pernyataan sikap Kemendes yang dianggap arogan.
endamping Desa (PD) eks PNPM, yang tergabung di Barisan Nasional Pendamping Daerah (BNPD) berencana menggelar aksi nasional di Jakarta dan berangkat pada Senin (11/4/2016) mendatang.
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tuban bersama Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Tuban dan Komunitas Tuban Edan Trail (TET), dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) ke-70, melakukan tanam pohon dikawasan petak 108 hutan lindung, RPH Kebonagung, BKPH Merakurak, KPH Tuban.
