Siang ini, jajaran Forum Komunikasi Pemerintah Kecamatan (Forkopimcam) Bangilan menggelar acara konferensi bersama 14 Kepala Desa setempat. Tampak dalam agenda bulanan tersebut Camat Bangilan didampingi Kapolsek, Danramil, Kepala UPTD dan Kepala KUA memberikan informasi penting yang ditujukan kepada satuan perangkat desa di bawahnya.
Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pamkab Tuban, Bupati Tuban, Fathul Huda mengimbau agar segenap kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bisa memanfaatkan Teknologi Informasi (TI).
Aliran air yang terhenti di sejumlah wilayah Kabupaten Tuban akibat patahnya pipa transmisi milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tuban.
Aktivitas pengguna air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tuban terganggu. Sebabnya, sudah dua hari terakhir air buat pelanggan di wilayah kota tidak mengalir.
Air bersih pada kehidupan kedepan menjadi kebutuhan yang sangat vital. Sebab itu, pengelolaan sumber air menjadi kunci bagaimana nantinya kebutuhan air dapat disesuaikan sebagaimana mestinya.
Kasus lahan di Desa Purworejo, Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban kini telah memasuki jalur hukum. Pasalnya, Kades setempat telah melakukan gugatan atas pembelian tanah yang dilakukan oleh PT.Tuban Panca Utama sejak sekitar 21 tahun silam, tepatnya sekitar tahun 1995.
Bupati Tuban, Fathul Huda, melantik sejumlah pejabat baru. Pejabat itu yang akan memimpin Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TA-PMD) Kabupaten Tuban menggelar In Service Training (Penatausahaan dan Infrastruktur) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hal itu untuk meningkatkan pengetahuan dan skill para Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD).
Sering terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar sekolah di Kabupaten Tuban, membuat Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah setempat angkat bicara.
Sudah enam bulan kinerja pendamping lokal desa (PLD) di Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, tanpa didampingi Pendamping Desa (PD). Tanpa PD, PLD dalam mendampingi pemerintah desa guna mengawal pembangunan dari anggaran dana desa (DD) dirasa cukup menyulitkan.
