Kontribusi perpajakan telah menopang APBN 2022 dengan pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 58,8 persen. Baiknya kinerja penerimaan perpajakan ini telah turut mendukung kinerja APBN yang positif.
blokTuban.com – Petugas Kepolisian terus berupaya agar masyarakat tertib membayar pajak dengan berbagai cara. Salah satunya dengan mengahapus identitas kendaraan bermotor yang telat membayar pajak kendaraan selama dua tahun.
Setiap pemilik kendaraan harus mengetahui besaran uang yang harus dibayar saat membayar pajak di Samsat Tuban. Jangan sampai uang yang dibawa kurang, dan tentunya membuat pemilik kendaraan bolak-balik.
Masyarakat Kabupaten Gresik, Jawa Timur tidak perlu khawatir jika pajak kendaraannya telat dibayar. Sebab, Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar parawansa memperpanjang pemutihan pajak kendaraan hingga 30 September 2022 mendatang, Kamis (4/8/2022).
Proses balik nama kendaraan ternyata cukup mudah. Bagi masyarakat Kabupaten Rembang, Jawa Tengah yang membeli kendaraan second tapi bingung untuk proses balik namanya perlu menyimak tips ini.
Kabar gembira bagi warga Lamongan, sebab Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memperpanjang pemutihan pajak daerah kendaraan hingga 30 September 2022 mendatang.
Tingginya mobilitas warga, terkadang sulit meluangkan waktu untuk membayar pajak di Kantor Samsat Tuban di Jalan Teuku Umar No.3 Tuban. Setiap pemilik kendaraan dapat membayar pajak lewat online melalui aplikasi E- Samsat Jatim. Aplikasi tersebut mudah dan anti ribet serta cocok bagi yang sedikit memiliki waktu luang.
Program pemutihan pajak kendaraan di Jawa Timur diperpanjang hingga 92 hari ke depan sampai 30 September 2022 mendatang. Sebelumnya, pemutihan ini hanya berlaku dari 1 April sampai akhir Juni.
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan sebuah tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Untuk mengurus atau membuat NPWP juga cukup mudah saratnya cukup NIK yang sudah tervalidasi saja serta saat ini pembutannya cukup dari rumah saja.
Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kedepan tidak lagi ribet. Pasalnya pada 2023 setiap warga negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan otomatis memiliki NPWP tanpa melakukan aktivasi lagi.
