Komisi IV DPRD Tuban melakukan sidak ke sejumlah gudang rekanan Pemkab Tuban yang diduga menyalurkan beras Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam kondisi remuk, berulat serta berwarna kekuningan.
Penanganan dugaan penyelewengan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada warga Keluarga Penerima Manfaat (KPM)di Desa Tluwe, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban yang dinilai lamban, membuat warga geram hingga menguasakan hak penanganan perkara kepada kuasa hukum untuk menindaklanjuti perihal kasus itu.
blokTuban.com - Komoditi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementrian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) untuk bulan Juli dan Agustus 2021 mulai didistribusikan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Tuban.
Puluhan warga Desa Cepokorejo, Kecamatan Palang melakukan demo di Kantor Bupati Tuban di Jalan Pramuka Tuban. Aksi kali ini soal sengkarut program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang menyeret Sekretaris Desa (Sekdes) setempat.
Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Tuban diwarnai dengan kasus dugaan penyimpangan. Saat ini kasus dugaan penyimpangan BPNT telah diproses secara hukum di kepolisian.
Terkait penyaluran bantuan sosial, kepala desa dan perangkatnya bersama pemerintah kecamatan dapatnya mendata warga yang belum menerima.
Program pengentasan keluarga prasejahtera yang diinisiasi Menteri Sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) telah berjalan di Tuban sejak 2007 lalu. Kini Tuban yang merupakan salah satu dari 48 Kabupaten/ Kota di Jawa Timur pula menerima program bantuan sosial non tunai.
